 |
| Pemerintah Kabupaten Landak resmi meluncurkan program pendidikan kesetaraan bagi warga binaan pemasyarakatan (WBP) di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIB Landak. SUARANUSANTARA/SK |
Bupati Landak, Karolin Margret Natasa, menegaskan bahwa proses hukum yang dijalani seseorang tidak boleh menjadi penghalang untuk mendapatkan hak pendidikan yang layak.
Hal tersebut disampaikannya saat meresmikan pusat kegiatan belajar masyarakat (PKBM) di Rutan Kelas IIB Landak beberapa waktu lalu.
“Kegiatan ini merupakan wujud nyata komitmen kita bersama bahwa hak atas pendidikan tidak boleh terhenti karena seseorang sedang menjalani proses hukum,” kata Karolin.
Ia menjelaskan, program tersebut mengacu pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan yang mengatur pemenuhan hak pendidikan sebagai bagian dari pembinaan kepribadian warga binaan selama menjalani masa pidana.
Menurut Karolin, pendidikan dan ijazah yang diperoleh selama berada di rutan dapat menjadi bekal penting bagi warga binaan ketika kembali ke tengah masyarakat.
“Pendidikan bagi warga binaan bukan sekadar pemenuhan hak administratif, melainkan bekal nyata untuk kembali ke tengah-tengah masyarakat dengan lebih siap, lebih percaya diri, dan mampu menata kehidupan yang lebih baik setelah menyelesaikan masa pembinaannya,” ujarnya.
Program pendidikan kesetaraan tersebut terintegrasi dengan Gerakan Bersama Anak Sekolah dan Anak Putus Sekolah (Gerbang Asa) yang telah diluncurkan Pemkab Landak sejak pertengahan Juni 2026.
Melalui program Gerbang Asa, pemerintah daerah melakukan pendataan dan validasi terhadap anak putus sekolah hingga warga usia dewasa yang kehilangan akses pendidikan, baik di desa-desa maupun di lembaga pemasyarakatan.
Karolin mengatakan, program tersebut juga diarahkan untuk menuntaskan buta aksara serta meningkatkan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) masyarakat Kabupaten Landak.
“Ini adalah bagian dari program Gerbang Asa ya, bagaimana kita menuntaskan buta aksara di Kabupaten Landak dan meningkatkan lama sekolah juga untuk peningkatan indikator pendidikan di Kabupaten Landak,” tuturnya.
Dalam pelaksanaannya di Rutan Kelas IIB Landak, Pemkab Landak bekerja sama dengan dua lembaga pendidikan nonformal, yakni PKBM Marabayan Raya dan PKBM Harapan Baru.
Saat ini, tercatat sebanyak 23 warga binaan terdaftar mengikuti pendidikan kesetaraan formal. Rinciannya, tujuh orang mengikuti Paket A atau setara sekolah dasar (SD), delapan orang Paket B atau setara sekolah menengah pertama (SMP), serta delapan orang Paket C atau setara sekolah menengah atas (SMA).
Selain itu, terdapat 49 warga binaan berusia di atas 25 tahun yang turut mengikuti program pembelajaran tersebut.
Karolin memberikan apresiasi kepada para warga binaan yang tetap memiliki semangat untuk belajar dan menyelesaikan pendidikan, termasuk mereka yang telah berusia dewasa.
“Ada 49 orang di atas usia 25 tahun masih punya semangat untuk terus belajar. Ini adalah sesuatu yang luar biasa, tolong dijaga semangatnya. Keluar dari sini bisa bawa ijazah, luar biasa ya,” ucapnya.
Ia juga mendorong seluruh peserta agar konsisten mengikuti proses pembelajaran yang diproyeksikan berlangsung selama kurang lebih satu tahun hingga memperoleh ijazah kelulusan resmi.
“Kepada warga binaan, saya harap mengikuti dengan penuh semangat. Belajar lagi, jangan cepat putus asa karena pasti memang akan sulit untuk memulai. Tetapi kalau sudah terbiasa, saya yakin semuanya bisa dan semua mampu sampai bisa mendapatkan ijazah,” katanya.
Lebih lanjut, Karolin menyebut perluasan akses pendidikan kesetaraan menjadi salah satu upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan indikator pembangunan manusia di Kabupaten Landak.
Berdasarkan data tahun 2025, Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Kabupaten Landak tercatat 7,76 tahun, meningkat dibandingkan tahun 2023 yang sebesar 7,24 tahun.
Meski mengalami peningkatan, angka tersebut masih terpaut 0,31 tahun dari rata-rata Provinsi Kalimantan Barat dan 1,31 tahun dari capaian nasional.
Sementara itu, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Landak pada 2025 tercatat sebesar 69,92, sedangkan rata-rata IPM Provinsi Kalimantan Barat mencapai 72,09.
Melalui pelaksanaan program Gerbang Asa dan kolaborasi bersama pihak rutan serta pengelola PKBM, Pemkab Landak berharap akses pendidikan semakin merata, angka putus sekolah dapat ditekan, serta kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Landak terus meningkat. [SK]
