 |
| Pembacaan putusan perkara yang digelar di Pengadilan Negeri Pontianak terhadap Terdakwa Eka. Senin (2/11/2026) |
Putusan tersebut tercatat dalam perkara Nomor 129/Pid.B/2026/PN Ptk. Kasus ini bermula dari kerja sama bisnis yang ditawarkan Eka kepada Melati, yang kemudian berujung pada perkara hukum.
Perkara tersebut sempat menjadi perhatian publik karena melibatkan dua pelaku usaha UMKM yang dikenal dengan nama MeBu dan LapisPontianak.
Menanggapi putusan pengadilan, Melati menyatakan menghormati proses hukum yang telah berjalan. Ia berharap perkara tersebut dapat menjadi pembelajaran bagi para pelaku UMKM agar lebih berhati-hati dalam menjalin kerja sama bisnis.
Melati mengungkapkan, proses menghadapi perkara hukum tersebut bukanlah perjalanan yang mudah. Ia mengaku mengalami berbagai tantangan, tekanan, hingga dugaan upaya intimidasi yang berusaha melemahkan perjuangannya.
Meski demikian, ia memilih tetap tenang dan mengikuti seluruh tahapan hukum dengan berpegang pada bukti yang dimiliki.
“Terkait putusan 1 tahun 5 bulan penjara ini, kami menghormati proses hukum yang berjalan. Meskipun dalam perjalanannya tidak dipungkiri ada berbagai tantangan, tekanan, maupun upaya-upaya intimidasi yang mencoba melemahkan kami, kami memilih untuk tetap tenang dan berjalan lurus di atas kebenaran,” kata Melati, Kamis (5/11/2026).
Menurutnya, vonis yang dijatuhkan belum sepenuhnya menggambarkan seluruh kerugian yang dirasakan. Namun, ia menilai putusan tersebut menjadi bagian penting dari proses pencarian keadilan.
“Vonis tersebut mungkin terasa belum sepenuhnya mencakup seluruh kerugian yang kami rasakan, tapi setidaknya proses ini membuktikan bahwa hukum tetap bisa berpihak kepada kebenaran,” tuturnya.
Lebih lanjut, Melati mengingatkan para pelaku UMKM agar lebih teliti sebelum menyepakati kerja sama bisnis. Ia menekankan pentingnya memastikan seluruh transaksi, kesepakatan, dan komunikasi tercatat secara jelas serta didukung dokumen administrasi yang lengkap.
Menurutnya, bukti tertulis menjadi salah satu aspek penting ketika terjadi perselisihan atau persoalan hukum dalam hubungan bisnis.
Ia juga mengimbau pelaku usaha agar tidak mudah percaya terhadap tawaran kerja sama yang belum memiliki kejelasan administrasi maupun dasar transaksi yang dapat dipertanggungjawabkan.
“Jangan pernah mudah terbujuk rayu atau percaya begitu saja tanpa kejelasan administrasi. Pesan saya untuk para UMKM di luar sana: jangan takut dan jangan ragu untuk bersuara (speak up) serta mengambil langkah hukum,” tegasnya.
Melati turut menyoroti praktik dugaan penipuan berkedok kerja sama bisnis yang menurut pengalamannya dapat dikemas secara meyakinkan. Hal tersebut, kata dia, antara lain berkaitan dengan klaim kepemilikan aset, transaksi awal, hingga penggunaan dokumen dan data survei yang disebut tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya.
Ia mengatakan, kelengkapan catatan transaksi dan bukti menjadi faktor penting dalam mengungkap persoalan tersebut melalui proses persidangan.
“Dari perjalanan kasus ini, kami belajar banyak bahwa penipuan berkedok kerja sama bisnis sering kali dikemas sangat rapi. Namun, seluruh tipu muslihat tersebut akhirnya dapat diuji dan dibuktikan secara objektif di persidangan berkat kelengkapan catatan serta bukti yang kami miliki,” ungkapnya.
Ia berharap pengalaman tersebut dapat menjadi pelajaran bagi pelaku UMKM lainnya agar lebih cermat dalam menjalankan transaksi bisnis serta tidak ragu menempuh jalur hukum apabila merasa dirugikan.
“Kasus ini semoga menjadi pembelajaran penting bagi kita semua untuk selalu teliti dan berani bersuara (speak up) ketika dirugikan. Jangan biarkan rasa takut atau keraguan membuat kita diam, karena UMKM pun berhak mendapatkan perlindungan hukum yang adil,” pungkas Melati. [SK]
