 |
| Gubernur Kalbar Ria Norsan Tinjau Cold Strorage di Karimunting. |
Kunjungan tersebut dilakukan untuk melihat secara langsung potensi sektor kelautan dan perikanan di wilayah pesisir Bengkayang, khususnya komoditas sotong (Sepia spp.) dan berbagai jenis ikan yang berpeluang menembus pasar internasional.
Dalam peninjauan itu, Ria Norsan melihat operasional fasilitas penyimpanan hasil laut milik pengusaha lokal bernama Edi. Fasilitas tersebut menampung berbagai komoditas hasil tangkapan nelayan, terutama sotong dan sejumlah jenis ikan yang dipersiapkan untuk memenuhi kebutuhan pasar domestik maupun ekspor.
Berdasarkan keterangan pengelola, kapasitas ekspor mandiri melalui fasilitas tersebut diperkirakan mencapai 100 hingga 200 ton per tahun. Sementara itu, permintaan pasar domestik dan luar daerah tercatat hampir 300 ton per tahun.
Saat ini, perusahaan tengah melengkapi sejumlah persyaratan untuk dapat melakukan ekspor secara mandiri, di antaranya sertifikasi Hazard Analysis and Critical Control Points (HACCP) serta nomor registrasi Unit Pengolahan Ikan (UPI). Persyaratan tersebut diperlukan untuk memenuhi ketentuan ekspor, termasuk ke pasar Vietnam.
Selama ini, pengiriman produk perikanan dari perusahaan tersebut masih dilakukan melalui perusahaan eksportir lain yang telah memiliki kelengkapan perizinan dan legalitas ekspor.
Ria Norsan menilai potensi usaha perikanan di wilayah pesisir Bengkayang cukup besar dan perlu dikembangkan secara optimal. Menurutnya, hasil tangkapan nelayan setempat tidak hanya mampu memenuhi kebutuhan pasar dalam negeri, tetapi juga memiliki peluang untuk dipasarkan ke luar negeri.
“Ini menunjukkan bahwa potensi perikanan kita cukup besar. Kapasitas ekspornya bisa mencapai 100 sampai 200 ton per tahun, sedangkan permintaan pasar domestik dan luar daerah hampir 300 ton per tahun. Ini merupakan peluang ekonomi yang harus terus kita kembangkan,” ungkap Ria Norsan.
Ia berharap, setelah seluruh persyaratan ekspor terpenuhi, perusahaan dapat mengirimkan produknya secara langsung melalui Terminal Kijing di Kabupaten Mempawah tanpa harus melalui Jakarta.
Menurutnya, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat siap memberikan dukungan dari sisi regulasi serta koordinasi dengan instansi terkait guna memperlancar proses tersebut.
“Saya berharap setelah perusahaan ini memiliki persyaratan ekspor sendiri, pengiriman produknya tidak perlu lagi melalui Jakarta, tetapi bisa langsung melalui Terminal Kijing. Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat siap membantu dari sisi regulasi dan koordinasi dengan instansi terkait agar proses ini dapat berjalan dengan baik,” jelasnya.
Pemanfaatan Terminal Kijing sebagai jalur ekspor langsung dinilai dapat memberikan nilai tambah bagi perekonomian daerah. Selain meningkatkan efisiensi distribusi dan daya saing produk perikanan lokal, aktivitas ekspor juga berpotensi mendorong pertumbuhan usaha pendukung serta meningkatkan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kalimantan Barat.
Ria Norsan pun mendorong pengelolaan potensi kelautan dan perikanan secara berkelanjutan melalui kemudahan perizinan, penguatan infrastruktur penyimpanan, serta peningkatan akses distribusi menuju pasar internasional.
Dorong Perlindungan Jaminan Sosial Nelayan
Selain membahas pengembangan usaha perikanan dan ekspor, Gubernur Kalbar turut menyoroti pentingnya perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi nelayan dan pekerja sektor perikanan.
Menurutnya, aktivitas pekerjaan di laut memiliki risiko kecelakaan kerja yang cukup tinggi. Karena itu, para nelayan perlu mendapatkan perlindungan melalui program jaminan sosial ketenagakerjaan.
Ia meminta BPJS Ketenagakerjaan lebih proaktif melakukan sosialisasi secara langsung kepada nelayan dan pekerja sektor perikanan mengenai manfaat kepesertaan, termasuk perlindungan terhadap risiko kecelakaan kerja dan santunan bagi ahli waris.
“Saya minta BPJS Ketenagakerjaan dapat melakukan sosialisasi kepada para nelayan dan pekerja sektor perikanan agar mereka memahami pentingnya perlindungan jaminan sosial. Pekerjaan di laut memiliki risiko yang cukup tinggi. Jika terjadi kecelakaan kerja atau hal yang tidak diinginkan, setidaknya keluarga atau ahli waris mendapatkan perlindungan melalui manfaat jaminan sosial,” tegasnya.
Menanggapi arahan tersebut, Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Pontianak, Suhuri Aly, menyatakan kesiapan untuk menindaklanjutinya melalui kegiatan sosialisasi kepada nelayan dan pekerja sektor perikanan.
Upaya tersebut diharapkan dapat meningkatkan pemahaman dan kepesertaan pekerja sektor perikanan dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan, sehingga mereka memperoleh perlindungan dari berbagai risiko pekerjaan, termasuk kecelakaan saat melaut.
Melalui pengembangan fasilitas penyimpanan dingin, pemenuhan persyaratan ekspor, optimalisasi Terminal Kijing, serta penguatan perlindungan sosial bagi nelayan, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat berharap sektor kelautan dan perikanan Bengkayang semakin berkembang.
Langkah tersebut diharapkan tidak hanya meningkatkan daya saing produk perikanan Kalbar di pasar internasional, tetapi juga membuka peluang ekonomi baru dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir. [SK]
