Dua sektor yang menjadi perhatian utama pemerintah provinsi adalah penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta penyelesaian pembangunan infrastruktur yang masih menjadi pekerjaan rumah.
Pelaksana Harian (Plh.) Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat menyampaikan bahwa penyesuaian anggaran dalam APBD Perubahan dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan yang dinilai mendesak dan memiliki dampak langsung terhadap masyarakat.
Penanganan karhutla menjadi salah satu prioritas karena kebakaran yang terjadi di sejumlah wilayah Kalimantan Barat tidak hanya berdampak terhadap lingkungan, tetapi juga berpengaruh terhadap kualitas udara dan aktivitas masyarakat.
Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat berkomitmen memastikan dukungan anggaran dapat memperkuat upaya pencegahan dan penanggulangan karhutla, termasuk mendukung kebutuhan operasional di lapangan.
Selain karhutla, penyelesaian pembangunan infrastruktur juga menjadi fokus dalam Perubahan APBD 2026. Anggaran tambahan akan diarahkan untuk mendukung penyelesaian berbagai pekerjaan infrastruktur yang menjadi prioritas pemerintah daerah.
Kebijakan tersebut diharapkan dapat memastikan program pembangunan yang telah direncanakan tetap berjalan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat juga menegaskan bahwa penggunaan tambahan anggaran akan dilakukan secara terukur dengan tetap memperhatikan kemampuan keuangan daerah. Setiap alokasi diharapkan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat dan mendukung pencapaian target pembangunan daerah.
Dengan penajaman anggaran tersebut, Perubahan APBD Kalbar 2026 diharapkan mampu memperkuat respons pemerintah terhadap persoalan karhutla sekaligus mempercepat penyelesaian pembangunan infrastruktur yang menjadi kebutuhan masyarakat.[SK]