Inflasi Kalbar Capai 2,83 Persen, Pemprov Perkuat Pengendalian Harga Pangan

 

Rakor Inflasi Bersama Pemerintah Pusat, Kalbar Pastikan Harga Pangan Tetap Terkendali. SUARANUSANTARA/SK

Pontianak, Kalbar (Suara Nusantara) – Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat terus memperkuat langkah pengendalian inflasi dan menjaga stabilitas harga pangan, menyusul kenaikan harga sejumlah komoditas di beberapa daerah.

Upaya tersebut dibahas dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Penanganan Inflasi bersama Pemerintah Pusat yang diikuti secara daring dari Ruang Data Analytic Kantor Gubernur Kalimantan Barat, Senin (7/9/2026).

Rakor dipimpin Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Komjen Pol Drs. Tomsi Tohir. Dalam kegiatan tersebut hadir Pelaksana Harian (Plh) Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat Hendra, S.Sos., didampingi Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi Kalimantan Barat Harry Ronaldy Mahaputrawan serta perwakilan Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kalimantan Barat.

Dalam rakor, pemerintah pusat membahas perkembangan pertumbuhan ekonomi sekaligus strategi pengendalian inflasi di tingkat daerah.

Tomsi Tohir meminta pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota memperkuat koordinasi dengan BPS untuk mencermati perkembangan data pertumbuhan ekonomi. Koordinasi tersebut dinilai penting untuk mengidentifikasi faktor yang memengaruhi perlambatan ekonomi sekaligus menentukan langkah konkret agar pertumbuhan tetap terjaga.

Kemendagri juga akan menugaskan sejumlah personel sebagai mentor bagi pemerintah daerah dalam beberapa hari ke depan. Para mentor tersebut akan menjadi mitra diskusi pemerintah daerah dengan melibatkan Bank Indonesia di masing-masing wilayah.

Menurut Tomsi, mekanisme tersebut diharapkan membantu daerah mengidentifikasi berbagai persoalan yang menghambat pertumbuhan ekonomi, termasuk investasi yang masih terkendala proses perizinan di tingkat pemerintah pusat.

Pemerintah daerah melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) juga diminta mendata investasi yang masih menghadapi kendala. Data tersebut mencakup sektor usaha, nilai investasi, perusahaan hingga jenis perizinan yang masih tertahan di pemerintah pusat.

Data itu selanjutnya dapat menjadi bahan masukan bagi pemerintah pusat, termasuk Bappenas, untuk segera ditindaklanjuti.

Sementara investasi yang mengalami hambatan di tingkat daerah diminta segera diselesaikan. Langkah tersebut dinilai penting untuk mendukung program prioritas Presiden sekaligus menjaga target pertumbuhan ekonomi nasional yang diharapkan mencapai 6 persen pada akhir tahun.

Dalam pengendalian inflasi, pemerintah pusat turut memberikan perhatian terhadap sejumlah komoditas pangan, terutama beras. Tomsi meminta pemerintah melakukan intervensi sejak awal ketika mulai terlihat adanya kenaikan harga.

Ia menilai keterlambatan intervensi dapat membuat proses stabilisasi harga menjadi lebih panjang. Karena itu, diperlukan formula pengendalian yang mampu menjaga fluktuasi harga beras agar tidak terlalu tinggi, sekaligus tetap memberikan keuntungan yang wajar bagi produsen dan konsumen.

Untuk komoditas cabai, pemerintah terus mendorong intervensi melalui Kementerian Pertanian, antara lain dengan penambahan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan pemberian subsidi untuk menjaga stabilitas harga dalam beberapa bulan ke depan.

Sementara pada komoditas minyak goreng, pemerintah melalui Kementerian Perdagangan terus mencari solusi untuk menjaga harga tetap stabil di tengah tekanan kenaikan harga crude palm oil (CPO).

“Berkaitan dengan minyak goreng yang telah dilakukan berbagai upaya oleh Kementerian Perdagangan, walaupun dengan tekanan harga CPO yang terus meningkat, untuk itu terus dicarikan berbagai jalan keluar terbaik agar harga minyak goreng bisa tetap stabil,” kata Tomsi.

Usai mengikuti rakor, Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi Kalimantan Barat Harry Ronaldy Mahaputrawan mengatakan kondisi inflasi di Kalimantan Barat hingga saat ini masih terkendali.

Meski demikian, pemerintah daerah tetap mewaspadai kenaikan harga sejumlah komoditas, khususnya cabai rawit dan daging ayam ras.

Kenaikan harga cabai rawit, salah satunya terjadi di Kabupaten Melawi. Kondisi tersebut dipengaruhi kemarau panjang dan fenomena El Niño yang berdampak terhadap produksi pertanian.

“Di beberapa sentra produksi kita mengalami gagal panen karena kekurangan air dan sebagainya akibat kemarau panjang,” jelas Harry.

Harry menjelaskan, pemerintah pusat menetapkan sasaran inflasi sebesar 2,5 persen dengan batas toleransi plus-minus 1 persen. Sementara inflasi Kalimantan Barat secara year-to-date (YTD) telah mencapai 2,83 persen.

Angka tersebut masih berada dalam rentang sasaran inflasi, namun tetap perlu diwaspadai agar tidak menembus batas atas sebesar 3,5 persen.

“Memang agak sedikit rentan, tetapi kita upayakan dalam sisa empat bulan ini tetap sesuai dengan target 2,5 persen plus minus 1 persen. Kita upayakan tidak melebihi 3,5 persen,” pungkasnya. [SK]