Pontianak, Kalbar (Suara Nusantara) – Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono meminta seluruh perangkat daerah memastikan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD APBD Tahun Anggaran 2027 benar-benar berorientasi pada program prioritas yang memberikan dampak langsung bagi masyarakat.
Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono saat membuka Asistensi RKA SKPD APBD TA 2027 di Hotel Orchard Perdana Pontianak, Selasa (18/8/2026). SUARANUSANTARA/SK
Hal tersebut disampaikan Edi saat membuka Asistensi RKA SKPD APBD Tahun Anggaran 2027 di Hotel Orchard Perdana Pontianak, Selasa (18/8/2026).
Menurut Edi, proses asistensi RKA tidak boleh hanya menjadi tahapan administratif dalam penyusunan anggaran. Lebih dari itu, forum tersebut harus dimanfaatkan untuk memastikan setiap program yang direncanakan mampu memberikan perubahan, mendorong kemajuan daerah, dan menjawab kebutuhan pembangunan Kota Pontianak.
“Kita masih mengedepankan efisiensi anggaran, sehingga anggaran yang terbatas ini bisa optimal untuk pembangunan Kota Pontianak,” kata Edi.
Ia menjelaskan, prinsip penyusunan anggaran 2027 tidak jauh berbeda dengan tahun sebelumnya. Pemkot Pontianak masih menghadapi keterbatasan transfer ke daerah sehingga setiap rupiah anggaran harus dikelola secara cermat dan memberikan manfaat maksimal.
Karena itu, Edi meminta seluruh perangkat daerah mengevaluasi kembali program-program yang selama ini berulang, tetapi belum memberikan dampak signifikan terhadap masyarakat.
Program yang dinilai kurang efektif, menurutnya, perlu dikaji dan diarahkan kembali agar anggaran dapat digunakan untuk kegiatan yang lebih prioritas dan memiliki manfaat nyata.
“Asistensi penyusunan RKA ini harus bisa memberikan perubahan dan kemajuan sesuai dengan apa yang sudah kita lakukan tahun-tahun lalu,” ujarnya.
Edi menegaskan efisiensi anggaran bukan berarti mengurangi kualitas pembangunan. Sebaliknya, keterbatasan anggaran harus menjadi momentum bagi pemerintah daerah untuk semakin selektif menentukan prioritas.
Sejumlah sektor dasar yang berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat menjadi perhatian, mulai dari pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur perkotaan, penguatan sistem pengendalian banjir, peningkatan pelayanan kesehatan dan pendidikan, hingga pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Selain itu, Edi meminta perangkat daerah menyusun program yang mendukung pencapaian sejumlah indikator pembangunan daerah.
“Tahun 2027 kita harus fokus pada capaian target seperti penurunan angka kemiskinan, penurunan tingkat pengangguran terbuka, peningkatan IPM, dan mengecilkan rasio gini,” jelasnya.
Menurutnya, pencapaian target tersebut membutuhkan program yang tidak hanya terlaksana secara administratif, tetapi benar-benar memberikan dampak dan efek pengganda terhadap pembangunan.
Setiap perangkat daerah pun diminta tidak sekadar mengejar jumlah kegiatan, melainkan mampu menunjukkan manfaat serta hasil yang dapat diukur.
Pemkot Pontianak juga akan melanjutkan penataan kota menuju kawasan perkotaan yang lebih humanis dan berwawasan lingkungan.
Sejumlah program multiyears tetap menjadi perhatian, termasuk kelanjutan pembangunan waterfront serta penataan kawasan kumuh perkotaan.
Selain pembangunan fisik, aspek mitigasi bencana juga diminta menjadi bagian penting dalam penyusunan program 2027. Pontianak memiliki tantangan yang berbeda pada musim hujan maupun kemarau sehingga langkah antisipasi perlu dipersiapkan sejak awal.
Pengendalian banjir, penanganan kebakaran lahan, serta berbagai upaya mitigasi lainnya harus direncanakan secara matang agar pemerintah dapat merespons potensi bencana dengan lebih cepat.
“Mitigasi bencana tahun 2027 harus sudah terencana secara matang,” tegas Edi.
Edi juga meminta proses penyusunan RKA dapat diselesaikan tepat waktu. Ia tidak ingin program-program prioritas justru terlambat dilaksanakan hanya karena proses persiapan dan pengadaan tidak dilakukan sejak awal.
Pengalaman tahun-tahun sebelumnya menjadi perhatian, terutama ketika pelaksanaan belanja modal baru berjalan pada pertengahan tahun. Kondisi tersebut berpotensi membuat penyerapan anggaran tidak merata dan memperlambat manfaat pembangunan yang seharusnya segera dirasakan masyarakat.
Karena itu, setelah proses asistensi RKA selesai, perangkat daerah diminta langsung menyiapkan tahapan pelaksanaan program.
“Saya berharap begitu selesai asistensi ini, langsung susun program pelaksanaan supaya bisa dieksekusi tepat waktu,” pungkasnya.
Dengan penyusunan RKA yang lebih selektif, terukur, dan berorientasi pada hasil, Pemkot Pontianak berharap APBD 2027 mampu menjadi instrumen pembangunan yang efektif di tengah keterbatasan fiskal. Anggaran daerah diarahkan tidak hanya terserap, tetapi benar-benar menghasilkan perubahan yang dirasakan masyarakat.[SK]
.jpeg)
