Sintang, Kalbar (Suara Nusantara) – Bupati Sintang Gregorius Herkulanus Bala meminta seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Sintang, khususnya Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menangani pembangunan, proaktif berkoordinasi dan meminta pendampingan Aparat Penegak Hukum (APH) sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan proyek.
Bupati Sintang Gregorius Herkulanus Bala, SUARANUSANTARA/SK
Pesan tersebut disampaikan Gregorius H. Bala saat meresmikan 22 proyek fisik yang dianggarkan dan telah rampung dikerjakan pada 2025 dan 2026. Peresmian berlangsung di Gedung Instalasi Pemeliharaan Sarana Rumah Sakit (IPS RS), Kamis (20/8/2026) pagi.
Menurut Bupati, keterlibatan APH sejak awal merupakan langkah preventif untuk memastikan setiap tahapan pembangunan berjalan sesuai aturan. Koordinasi tersebut sekaligus memberikan rasa aman dan kepastian hukum bagi jajaran pemerintah daerah dalam menjalankan tugas.
Gregorius menegaskan, komunikasi dengan APH jangan baru dilakukan ketika persoalan telah muncul. Sebaliknya, koordinasi harus dibangun sejak tahap awal agar potensi kesalahan dapat diketahui dan dicegah sebelum berkembang menjadi persoalan hukum.
“Pendapat saya, lebih baik kita berdampingan sebelum mulai, saat mulai bekerja, daripada berdampingan ketika ada masalah,” tegas Gregorius.
Ia juga meminta para kepala OPD dan pejabat terkait tidak ragu berkonsultasi apabila menemukan ketentuan maupun aspek teknis pelaksanaan kegiatan yang belum dipahami atau berpotensi menimbulkan persoalan.
“Jangan takut untuk minta pendampingan dengan APH. Lebih baik kita komunikasikan hari ini, di mana yang kira-kira meragukan, di mana yang kira-kira menyalahi,” katanya.
Menurut Gregorius, langkah preventif jauh lebih baik dibandingkan menyelesaikan persoalan setelah pekerjaan berjalan, terlebih setelah proyek dinyatakan selesai. Karena itu, seluruh proses pembangunan harus dilaksanakan secara hati-hati, transparan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Bupati juga mengingatkan jajaran pemerintah daerah bahwa pembangunan tidak hanya dinilai dari keberhasilan menyelesaikan pekerjaan fisik. Lebih dari itu, setiap pembangunan harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Yang kita bangun ini bukan sekadar bangunan. Ada tanggung jawab di dalamnya. Ada uang rakyat yang kita kelola, ada harapan masyarakat yang harus kita jawab. Karena itu, setiap prosesnya harus kita lakukan dengan benar,” ujarnya.
Ia mengajak seluruh jajaran Pemkab Sintang membangun budaya kerja yang mengutamakan komunikasi, koordinasi dan kehati-hatian dalam setiap pengambilan keputusan.
Menurutnya, berkonsultasi sebelum menjalankan kegiatan bukan menunjukkan keraguan, melainkan bentuk tanggung jawab untuk memastikan seluruh pekerjaan berada pada jalur yang benar.
Gregorius berharap pendampingan APH dapat menjadi bagian dari penguatan tata kelola pemerintahan di Kabupaten Sintang. Dengan koordinasi yang dilakukan sejak awal, potensi kesalahan dalam pelaksanaan kegiatan diharapkan dapat diminimalkan sekaligus meningkatkan kualitas pembangunan daerah.
“Ini pesan saya untuk kita semua, supaya yang selesai hari ini betul-betul selesai di kemudian hari. Saya betul-betul merasa ini penting untuk kebersamaan kita semua,” ucapnya.
Pada kesempatan tersebut, Gregorius juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah terlibat dalam pelaksanaan pembangunan hingga 22 proyek fisik tersebut dapat diselesaikan dan dimanfaatkan.
Ia berharap fasilitas yang telah dibangun tidak hanya menjadi hasil pekerjaan fisik, tetapi mampu memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Sintang.
“Semoga apa yang telah kita bangun bersama dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dan menjadi amal pengabdian bagi kita semua,” pungkasnya.[SK]
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
