Pontianak, Kalbar (Suara Nusantara) – Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat mulai menyusun arah kebijakan pembangunan dan penganggaran tahun 2027. Hal itu ditandai dengan penyampaian Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2027 oleh Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan, dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Kalimantan Barat di Ruang Balairungsari DPRD Kalbar, Rabu (23/7/2026).
Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan, menyampaikan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2027 dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Kalimantan Barat di Ruang Balairungsari DPRD Kalbar, Rabu (23/7/2026) SUARANUSANTARA/SK
Dokumen KUA-PPAS tersebut menjadi pijakan awal dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2027 dan akan dibahas bersama DPRD sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
Dalam pemaparannya, Gubernur Ria Norsan menegaskan bahwa arah kebijakan anggaran tahun 2027 disusun berdasarkan perkembangan ekonomi makro nasional dan daerah serta selaras dengan target pembangunan yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2025–2029.
Menurutnya, sejumlah indikator ekonomi makro menjadi landasan utama dalam merancang kebijakan fiskal daerah agar pembangunan dapat berjalan lebih terukur dan berkelanjutan.
Pada tahun 2027, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat menargetkan pertumbuhan ekonomi berada pada kisaran 5,82 hingga 7,01 persen. Sementara tingkat pengangguran terbuka ditargetkan turun menjadi 4,7 persen, angka kemiskinan berada pada rentang 5,64 hingga 6,14 persen, dan rasio gini diproyeksikan sebesar 0,298.
Adapun tingkat inflasi ditargetkan tetap terkendali pada kisaran 1,5 hingga 3,5 persen, dengan asumsi nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat berada di rentang Rp16.800 hingga Rp17.500.
“Target indikator ekonomi makro tersebut menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan fiskal daerah agar pembangunan dapat berjalan secara terarah, berkelanjutan, dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujar Norsan.
Fokus pada SDM, Kemiskinan dan Infrastruktur
Untuk mendukung pencapaian target tersebut, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat akan mengoptimalkan berbagai sumber pendapatan daerah, terutama melalui peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Langkah yang akan ditempuh antara lain meningkatkan penerimaan pajak daerah, mengoptimalkan pemanfaatan aset daerah yang belum produktif, serta memaksimalkan peluang pendapatan transfer dan hibah dari pemerintah pusat.
Di sisi belanja, pemerintah memprioritaskan sejumlah program strategis yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat. Fokus utama diarahkan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia, percepatan pengentasan kemiskinan, penciptaan lapangan kerja, penguatan daya saing daerah, pembangunan infrastruktur pelayanan dasar, hingga peningkatan status kemandirian desa.
Selain itu, Pemprov Kalbar memastikan pemenuhan alokasi anggaran wajib atau mandatory spending tetap menjadi perhatian utama. Anggaran juga akan diarahkan untuk memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada enam sektor pelayanan dasar.
Keenam sektor tersebut meliputi pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, ketenteraman dan ketertiban umum, serta perlindungan masyarakat.
Pendapatan Rp5,75 Triliun, Belanja Rp5,80 Triliun
Dalam rapat paripurna tersebut, Gubernur juga memaparkan proyeksi postur APBD Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2027.
Pendapatan daerah ditargetkan mencapai Rp5,75 triliun yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp3,28 triliun, Pendapatan Transfer sebesar Rp2,46 triliun, serta lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp2,64 miliar.
Sementara itu, total Belanja Daerah dirancang sebesar Rp5,80 triliun yang terdiri dari Belanja Operasi sebesar Rp4,19 triliun, Belanja Modal Rp499,03 miliar, Belanja Tidak Terduga Rp25 miliar, serta Belanja Transfer sebesar Rp1,08 triliun.
Pada sektor pembiayaan daerah, penerimaan pembiayaan direncanakan untuk menutup defisit anggaran. Sedangkan pengeluaran pembiayaan akan diarahkan untuk tambahan penyertaan modal kepada PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat (Bank Kalbar), yang bersumber dari proyeksi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Tahun 2026.
Melalui penyampaian Rancangan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2027 ini, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat berharap pembahasan bersama DPRD dapat berlangsung sesuai jadwal dan menghasilkan kesepakatan yang menjadi fondasi penyusunan APBD 2027 yang transparan, akuntabel, efektif, serta mampu mempercepat pembangunan daerah.
Dengan target pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dan fokus pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, APBD 2027 diharapkan menjadi instrumen penting dalam mendorong kemajuan Kalimantan Barat di berbagai sektor pembangunan.[SK]
.jpeg)
.jpeg)
.jpg)