Jakarta, kalbar (Suara Nusantara) – Pemerintah Kota Pontianak menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat kolaborasi dengan dunia usaha dalam mendukung percepatan pembangunan daerah melalui Forum Tanggung Jawab Sosial dan Bina Lingkungan Perusahaan (TSBLP)/Corporate Social Responsibility (CSR) Provinsi Kalimantan Barat.
Para perwakilan perusahaan berfoto bersama kepala daerah se-Kalbar usai menandatangani komitmen bersama untuk pelaksanaan program prioritas pembangunan daerah tahun 2027. SUARANUSANTARA/SK
Komitmen tersebut disampaikan Wakil Wali Kota Pontianak Bahasan usai menghadiri Forum TSBLP/CSR Provinsi Kalbar yang digelar Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat melalui Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) di Ballroom Hotel Borobudur, Jakarta, Kamis (9/7/2026) malam.
Bahasan menilai sinergi antara pemerintah daerah dan sektor swasta merupakan salah satu faktor penting dalam mempercepat pembangunan yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat. Karena itu, program CSR perusahaan perlu dirancang secara terarah dan selaras dengan kebutuhan pembangunan daerah agar manfaatnya lebih optimal dan berkelanjutan.
“Forum ini menjadi momentum untuk memperkuat kolaborasi antara pemerintah dan dunia usaha. Melalui penyelarasan program CSR dengan prioritas pembangunan, kita berharap kontribusi perusahaan dapat semakin tepat sasaran dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” ujarnya.
Forum TSBLP/CSR tersebut digelar sebagai upaya menyelaraskan program tanggung jawab sosial perusahaan dengan program prioritas pembangunan Kalimantan Barat tahun 2027. Melalui forum ini, pemerintah daerah dan pelaku usaha didorong untuk membangun kemitraan yang lebih kuat dalam mendukung berbagai agenda pembangunan strategis.
Bahasan menegaskan, Pemerintah Kota Pontianak membuka ruang seluas-luasnya bagi dunia usaha untuk berpartisipasi dalam pembangunan daerah. Dukungan perusahaan dinilai sangat penting dalam memperkuat berbagai sektor, mulai dari pendidikan, kesehatan, lingkungan hidup, pemberdayaan ekonomi masyarakat hingga pembangunan infrastruktur sosial.
Ia berharap komitmen yang dibangun dalam forum tersebut tidak berhenti sebatas seremoni atau penandatanganan dokumen, tetapi benar-benar diwujudkan dalam program nyata yang memberikan dampak langsung bagi masyarakat.
“Kami berharap sinergi yang terjalin dapat menghasilkan program-program berkelanjutan yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus mendukung percepatan pembangunan daerah,” katanya.
Sementara itu, Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan mendorong seluruh perusahaan yang beroperasi di Kalbar untuk mengarahkan program TSBLP atau CSR mereka guna mendukung pembangunan infrastruktur dan berbagai program prioritas pemerintah daerah.
Menurutnya, program prioritas yang telah disusun pemerintah daerah mencakup pembangunan infrastruktur dasar, peningkatan kualitas jalan, pembangunan akses transportasi yang mendukung mobilitas masyarakat dan investasi, hingga sektor pendidikan, kesehatan serta penguatan ekonomi kerakyatan.
“Program-program tersebut juga dapat disesuaikan dengan kebutuhan pemerintah kabupaten dan kota serta potensi dukungan dari masing-masing perusahaan,” ujarnya.
Ria Norsan menegaskan bahwa ke depan pelaksanaan CSR tidak hanya berfokus pada kegiatan sosial kemasyarakatan yang bersifat seremonial, tetapi juga harus mampu memberikan kontribusi nyata terhadap pembangunan infrastruktur yang menjadi kebutuhan masyarakat.
Ia mencontohkan pembangunan jalan desa, jembatan, jaringan irigasi pertanian, penyediaan akses air bersih, hingga fasilitas publik lainnya sebagai sektor yang perlu mendapatkan perhatian lebih melalui program CSR perusahaan.
Menurutnya, keberadaan infrastruktur yang memadai menjadi fondasi penting dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi sekaligus memperluas akses masyarakat terhadap layanan dasar.
“Karena itu, kami mengarahkan agar setiap perusahaan, khususnya yang bergerak di sektor ekstraktif dan berbasis sumber daya alam, mengalokasikan sebagian program CSR untuk pembangunan infrastruktur yang manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat di sekitar wilayah operasionalnya,” tegas Gubernur.
Dalam forum tersebut juga dilaksanakan penandatanganan dan penyerahan komitmen perusahaan kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat sebagai bentuk dukungan terhadap pelaksanaan program prioritas pembangunan daerah tahun 2027.
Melalui penguatan kolaborasi antara pemerintah dan dunia usaha, diharapkan program TSBLP/CSR dapat menjadi instrumen strategis dalam mempercepat pembangunan yang inklusif, berkelanjutan, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kalimantan Barat.[SK]
.jpg)
