 |
| Sekda Kalbar Harisson.SUARANUSANTARA/SK |
Forum tersebut menjadi langkah strategis bagi Kalbar untuk memperkuat visi pembangunan daerah: “Terwujudnya Kalimantan Barat yang Adil, Demokratis, Religius, Sejahtera, dan Berwawasan Lingkungan.” Smart Province diposisikan sebagai instrumen penting untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang efektif, sesuai Prioritas Pembangunan Keempat.
Harisson menegaskan bahwa digitalisasi birokrasi tidak bisa ditunda.
“Tata kelola tidak akan optimal apabila birokrasi masih manual, lambat, dan terfragmentasi. Karena itu, digitalisasi adalah solusi mutlak, bukan sekadar pilihan,” tegasnya.
Dalam sambutannya, Harisson memberi apresiasi kepada perguruan tinggi dan mahasiswa yang turut hadir. Ia menilai peran akademisi sangat strategis dalam memastikan transformasi digital berjalan komprehensif.
“Pemerintah tidak dapat berjalan sendiri. Kami membutuhkan kampus sebagai mitra dalam mencetak talenta digital dan menghilirisasi inovasi teknologi agar benar-benar menjawab persoalan masyarakat,” ujarnya.
Transformasi digital Kalbar juga diselaraskan dengan regulasi nasional seperti Perpres Nomor 95 Tahun 2018 tentang SPBE, Peta Rencana SPBE Provinsi Kalbar, serta RPJMD 2025–2029. Fokus utamanya adalah membangun integrasi data menuju Ekosistem Data Terpadu, bukan sekadar menghadirkan aplikasi baru.
Pada pertemuan tersebut, Pemprov Kalbar merilis dua inisiatif besar: Layanan Internet Publik untuk memperluas akses informasi hingga ke pelosok dan mengurangi kesenjangan digital. Pemantauan Layanan Publik Berbasis CCTV, yang berfungsi sebagai sarana pengawasan sekaligus pemantauan real-time bagi pimpinan daerah dalam merespons cepat dinamika di lapangan.
Harisson mengingatkan para bupati dan wali kota agar menjadi garda terdepan digitalisasi.
“Pastikan Smart City selaras dengan arsitektur SPBE provinsi dan nasional. Hindari tumpang tindih sistem, dan fokuslah pada dampak pelayanan langsung bagi rakyat,” tegasnya.
Ia berharap penyelenggaraan forum Smart Province 2025 dapat memperkuat pemahaman mengenai kebijakan nasional, peran akademisi, serta pemanfaatan teknologi imersif untuk promosi pariwisata dan investasi daerah di level global.
“Mewujudkan Kalimantan Barat sebagai Provinsi Cerdas membutuhkan kerja keras dan kolaborasi semua pihak: pemerintah, akademisi, pelaku usaha, komunitas, dan media. Momentum ini harus menjadi titik tolak percepatan transformasi digital di Bumi Khatulistiwa,” tutupnya.[SK]
