Akhiri Dualisme, PWI Kalbar Resmi Berdamai dan Cabut Laporan di Polda: Momentum Persatuan Wartawan Kalbar

 

Foto bersama pengurus Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kalimantan Barat usai menggelar rapat pleno, Jumat (31/10/2025).SUARANUSANTARA/SK

Pontianak, Kalbar (Suara Nusantara) – Pengurus Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kalimantan Barat resmi menuntaskan persoalan dualisme kepengurusan yang sempat menimbulkan perpecahan di tubuh organisasi. Kepastian itu disampaikan dalam Rapat Pleno PWI Kalbar yang digelar di salah satu hotel di Pontianak, Jumat (31/10/2025).

Rapat pleno yang dipimpin langsung Ketua PWI Kalbar, Kundori, turut dihadiri Dewan Kehormatan, Dewan Penasehat, Pengurus Harian, serta perwakilan pengurus PWI kabupaten/kota se-Kalimantan Barat.

Pertemuan tersebut menjadi momentum penting bagi PWI Kalbar setelah PWI Pusat mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 012-PGS/PP-PWI/LXXIX/X/2025 yang menetapkan kepengurusan sah PWI Kalbar di bawah pimpinan Kundori.

“Alhamdulillah, hari ini kami melaksanakan rapat pleno lengkap untuk menindaklanjuti keputusan PWI Pusat dalam rangka penyelesaian dualisme kepengurusan,” ujar Kundori usai rapat.

Dalam rapat tersebut, disepakati penyempurnaan struktur organisasi untuk periode 2024–2029. Hasil pleno akan segera disampaikan kepada Tim Penyelesaian Dualisme PWI Pusat sebagai tindak lanjut formal.

Kundori menegaskan, sebagai bentuk komitmen perdamaian, PWI Kalbar mencabut laporan pengaduan yang sebelumnya dilayangkan ke Polda Kalbar terkait dualisme organisasi.

“Kami langsung ke Polda Kalbar untuk mencabut laporan yang pernah dibuat. Ini sesuai amanah hasil rapat PWI Pusat dan menjadi langkah bersama untuk menutup lembaran konflik,” tegasnya.

Laporan Resmi Dicabut di Polda Kalbar

Ketua PWI Kalbar, Kundori usai melakukan pencabutan laporan pengaduan di Dirkrimum Polda Kalbar berkaitan dengan permasalahan Dualisme yang sempat terjadi beberapa waktu lalu.SUARANUSANTARA/SK

Usai rapat pleno, Kundori didampingi sejumlah pengurus PWI Kalbar langsung menuju Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Kalbar untuk menyerahkan pencabutan laporan.

“Hasil keputusan kongres PWI Pusat dan penyelesaian dualisme sudah kami jalankan, baik melalui rapat pleno maupun pencabutan laporan. Semoga ini menjadi akhir dari perpecahan di tubuh PWI Kalbar,” kata Kundori.

Ia menambahkan, setelah persoalan ini selesai, PWI Kalbar akan kembali fokus menjalankan program-program organisasi yang sempat tertunda, termasuk memperkuat peran wartawan dalam menjaga profesionalisme dan integritas pers di Kalimantan Barat.

“Harapan saya, tidak ada lagi perpecahan seperti ini. Kami akan melanjutkan seluruh program dan menjalankan amanah dari PWI Pusat,” ucapnya.

Kundori juga menegaskan bahwa PWI Kalbar terbuka bagi siapa pun yang ingin bergabung, selama mengikuti mekanisme dan aturan organisasi.

Sementara itu, Sekretaris Dewan Kehormatan PWI Kalbar, Salman Busrah, menjelaskan rapat pleno kali ini memiliki dua agenda utama, yaitu penyatuan dua kubu yang sempat berselisih dan penetapan struktur pengurus baru.

“Semua keputusan hari ini bertujuan untuk saling merangkul dan mengakhiri konflik. Jika ada pihak yang ingin bergabung, kami persilakan selama mengikuti prosedur yang berlaku,” ujar Salman.

Di tempat yang sama, Deska Irnan Syafara, salah satu pengurus PWI Kalbar, menyebut langkah pencabutan laporan di Polda Kalbar adalah bukti nyata komitmen bersama dalam menegakkan hasil kongres dan menjaga keutuhan organisasi.

“Supaya tidak ada lagi dualisme di tubuh PWI Kalbar. Kami ingin organisasi ini kembali solid dan fokus pada penguatan peran pers di daerah,” pungkasnya.

Dengan berakhirnya konflik dualisme ini, PWI Kalbar berkomitmen membangun sinergi baru untuk memperkuat peran wartawan di Kalimantan Barat sebagai pilar informasi yang berintegritas, profesional, dan bersatu di bawah satu kepengurusan resmi.[SK]