Mensos Saifullah Yusuf Akui Banyak Bansos Tidak Tepat Sasaran, Dorong Perbaikan Data Nasional oleh BPS

Menteri Sosial RI, Saifullah Yusuf. SUARANUSANTARA/SK

Pontianak, Kalbar (Suara Nusantara) – Menteri Sosial Republik Indonesia, Saifullah Yusuf, mengakui bahwa sejumlah program bantuan sosial (bansos) di Indonesia masih belum tepat sasaran. Hal tersebut disampaikan saat menghadiri Dialog Kesejahteraan Sosial dan Sekolah Rakyat di Kantor Gubernur Kalimantan Barat, Rabu (22/10/2025).

Saifullah menjelaskan, pemerintah setiap tahunnya menyalurkan dana besar untuk berbagai program bantuan dan subsidi sosial.

Pemerintah itu memiliki program bantuan dan subsidi sosial lebih dari Rp500 triliun setiap tahun. Bahkan, tahun 2026 akan ada subsidi dan bansos secara nasional lebih dari Rp1.000 triliun,” ungkapnya.

Namun, menurutnya, besarnya anggaran tersebut belum sebanding dengan tingkat ketepatan penyaluran di lapangan. Ia mengakui bahwa masih banyak bantuan yang diterima oleh pihak yang tidak sesuai kriteria.

Sayangnya ini masih menjadi PR kita. Kalau kita lihat di tahun 2023–2024, banyak bansos yang diduga tidak tepat sasaran. Ini terjadi di berbagai program, termasuk di Kementerian Sosial,” ujar Saifullah.

Ia membeberkan, Program Keluarga Harapan (PKH) dan bantuan sembako ditengarai sekitar 45 persen tidak tepat sasaran. Sementara Program Indonesia Pintar (PIP) sekitar 43,2 persen, dan subsidi gas 3 kilogram bahkan mencapai 60 persen yang tidak sesuai penerimanya.

Data ini menunjukkan adanya persoalan di tingkat lapangan. Karena itu, sejak lahirnya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2025, Kementerian Sosial bersama Badan Pusat Statistik (BPS) melakukan pengecekan langsung di lapangan,” jelasnya.

Uji coba pemutakhiran data dilakukan bersama pendamping PKH dan Dinas Sosial di berbagai daerah. Dari 10 juta keluarga penerima manfaat (KPM) yang didatangi, ditemukan 1,9 juta tidak memenuhi kriteria sebagai penerima bantuan.

Artinya, ada hampir dua juta penerima yang seharusnya tidak lagi mendapatkan bantuan. Ini menjadi bukti pentingnya perbaikan data secara menyeluruh,” tegas Saifullah.

Untuk memastikan ketepatan penyaluran di masa mendatang, Presiden telah menunjuk BPS sebagai lembaga tunggal pengelola data sosial nasional.

Sekarang, data sosial dikelola secara terpusat oleh BPS. Kementerian Sosial sudah tidak mengelola data lagi, semua difokuskan ke BPS untuk memastikan keakuratan dan integrasi data,” terang Mensos.

Saifullah juga mengimbau seluruh pemerintah daerah agar aktif memperbarui data penerima bansos secara berkala melalui kerja sama lintas instansi.

Mari kita mutakhirkan bersama. Dinsos bergerak, BPS bergerak, Kementerian Sosial bergerak. Kalau dilakukan konsisten dan serentak, insya Allah data kita akan semakin akurat dan bansos bisa benar-benar tepat sasaran,” pungkasnya.

Dengan langkah ini, pemerintah berharap penyaluran bansos ke depan bisa lebih transparan, akuntabel, dan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat yang berhak.[SK]