Pontianak, Kalbar (Suara Nusantara) – Gubernur Kalimantan Barat, H. Ria Norsan, mengikuti Rapat Koordinasi Monitoring Situasi Terkini Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) bersama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) secara daring, Senin (28/7/2025). Rapat berlangsung di Data Analytic Room (DAR) Pemerintah Provinsi Kalbar.
Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan mengikuti Rapat Koordinasi Monitoring Situasi Terkini Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) bersama Kementerian Kehutanan RI dan BNPB Nasional RI secara daring di Ruang Data Analytic Room (DAR), Senin (28/7/2025).SUARANUSANTARA/SK
Rakor virtual ini dipimpin langsung oleh Menteri KLHK, Raja Juli Antoni, dan Kepala BNPB, Letjen TNI Suharyanto, serta dihadiri oleh Kepala BMKG, para gubernur, bupati, wali kota, unsur Forkopimda, serta perwakilan dari enam provinsi yang terdampak Karhutla, termasuk Kalbar.
Dalam arahannya, Letjen Suharyanto menegaskan bahwa Kalimantan Barat termasuk dalam wilayah prioritas penanganan Karhutla nasional, bersama Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan. Berbeda dengan dua provinsi lainnya, Kalbar dinilai telah melakukan operasi penanganan secara lebih intensif dan cepat.
“Kami berharap dapat segera berkoordinasi di lapangan dengan pemerintah provinsi untuk memperkuat respons terhadap situasi ini,” ujar Kepala BNPB.
Sementara itu, Gubernur Ria Norsan melaporkan bahwa Kalbar telah menetapkan status siaga darurat asap sejak 17 April hingga 31 Oktober 2025 sebagai bentuk keseriusan pemerintah dalam mengantisipasi bencana kabut asap.
“Saat ini, terdapat 9 titik api yang sedang kita tangani. Sebelumnya, kita mendeteksi 112 titik api namun berhasil dikendalikan sehingga tidak berkembang menjadi kebakaran besar,” kata Norsan.
Adapun titik api yang terverifikasi tersebar di beberapa wilayah, antara lain: Kabupaten Sambas: 1 titik, Kabupaten Sintang: 1 titik, Kabupaten Kubu Raya: 1 titik, Lainnya tersebar di daerah rawan Karhutla lainnya.
Gubernur Kalbar memaparkan sejumlah langkah konkret yang telah dijalankan, di antaranya: Patroli terpadu bersama BPBD, TNI, Polri, dan masyarakat, Operasi modifikasi cuaca (OMC) yang dilaksanakan pada Juli 2025 untuk mempercepat turunnya hujan, Penindakan hukum terhadap pelaku pembakaran, termasuk tiga perusahaan yang telah disegel, Peningkatan kapasitas kelembagaan dan edukasi pencegahan kepada masyarakat di wilayah rawan.
“Alhamdulillah, berkat kerja sama lintas sektor, kondisi Karhutla di Kalbar masih terkendali. Kami berharap dengan bantuan cuaca, titik api bisa ditekan lebih jauh,” ujar Norsan.
BMKG dalam rakor juga memberikan proyeksi perkembangan cuaca dan pola angin yang dapat dimanfaatkan untuk manuver pemadaman. Dalam waktu dekat, Menteri Kehutanan direncanakan akan berkunjung langsung ke Kalbar guna memperkuat koordinasi teknis di lapangan.
Saat ini, total luas lahan terbakar di Kalbar mencapai 1.149,02 hektare, namun berkat respons cepat dan sinergi berbagai pihak, api dapat dikendalikan sebelum meluas ke wilayah pemukiman maupun infrastruktur vital.
Gubernur Ria Norsan menegaskan komitmennya untuk terus berada di garis depan bersama masyarakat dan instansi terkait dalam menjaga hutan Kalbar dari ancaman Karhutla.
“Kami tidak akan lengah. Pencegahan tetap menjadi strategi utama, karena mencegah jauh lebih murah dan efektif daripada memadamkan,” pungkasnya.[SK]
