Mempawah, Kalbar (Suara Nusantara) – Bupati Mempawah, Erlina, turut hadir dalam Deklarasi Bersama Anti Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang digelar di Aula Mapolda Kalimantan Barat pada Jumat (20/6/2025).
Bupati Mempawah Erlina bersama Menteri P2MI Abdul Kadir Karding dan Gubernur Kalbar Ria Norsan saat hadir dalam Deklarasi Anti-TPPO yang digelar di Aula Mapolda Kalbar, Jumat (20/6/2025).SUARANUSANTARA/SK
Kegiatan tersebut dihadiri langsung Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Abdul Kadir Karding, Gubernur Kalbar Ria Norsan, Wakapolda Kalbar Brigjen Pol. Roma Hutajulu, sejumlah kepala daerah se-Kalimantan Barat, serta berbagai pemangku kepentingan terkait.
Deklarasi ini menjadi momentum penting untuk memperkuat komitmen bersama memberantas praktik perdagangan orang dan penyaluran Tenaga Kerja Indonesia (TKI) secara ilegal, terutama di wilayah perbatasan.
Dalam sambutannya, Bupati Erlina menekankan pentingnya perlindungan bagi masyarakat, khususnya perempuan dan generasi muda, agar tidak terjerumus bujuk rayu sindikat TPPO yang kerap menjanjikan pekerjaan dengan iming-iming gaji besar.
“Saya selalu mengingatkan, terutama kepada generasi muda dan para perempuan, bahwa menjadi TKW atau TKI harus melalui prosedur resmi dan aman. Jangan mudah percaya pada iming-iming calo. Sekali salah langkah, risikonya sangat membahayakan,” tegas Erlina.
Ia juga menuturkan bahwa di Kabupaten Mempawah sendiri, beberapa kasus pekerja migran bermasalah pernah terjadi. Banyak dari mereka mengalami perlakuan tidak manusiawi dan kesulitan hukum di luar negeri karena berangkat tanpa dokumen resmi.
“Ini bukan isu yang jauh dari kita. Di Mempawah juga pernah ada warga yang berangkat secara ilegal lalu bermasalah di luar negeri. Alhamdulillah, mereka berhasil diselamatkan berkat kerja sama lintas negara,” ungkapnya.
Erlina mengingatkan bahwa edukasi berkelanjutan adalah kunci untuk mencegah warga tergiur jalur pintas tanpa prosedur. Ia menekankan bahwa keselamatan dan martabat tidak boleh ditukar dengan cara-cara ilegal.
“Negara hadir untuk melindungi, tapi perlindungan tidak bisa berjalan sendirian. Harus ada kesadaran dari warga untuk memilih jalur legal. Yang kita pertaruhkan bukan hanya pekerjaan, tetapi masa depan, martabat, bahkan nyawa,” katanya.
Sebagai daerah perbatasan, Kalimantan Barat memiliki tantangan lebih besar dalam menghadapi praktik perdagangan orang karena banyaknya jalur-jalur tidak resmi atau “jalur tikus” yang dimanfaatkan sindikat untuk mengirim PMI ilegal ke luar negeri.
Bupati Erlina mendukung penuh upaya pemerintah pusat dan Kementerian P2MI dalam membangun shelter pekerja migran di kawasan perbatasan serta memperluas sosialisasi hingga ke tingkat desa.
Baginya, satu nyawa yang terselamatkan dari jerat TPPO berarti satu harapan untuk masa depan bangsa yang lebih baik.
“Saya ingin masyarakat Kalbar, termasuk warga Mempawah, bisa sukses di luar negeri, tetapi harus lewat jalur yang benar. Jangan gadaikan keselamatan dan buat keluarga khawatir hanya karena tergoda jalan pintas,” pungkasnya.[SK]
.JPG)
