– Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono, menegaskan pentingnya sinergi dan dukungan konkret dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar) serta Pemerintah Pusat dalam mempercepat pembangunan infrastruktur strategis di Kota Pontianak. Hal ini disampaikannya saat membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029 di Aula SSA Kantor Wali Kota, Senin (14/4/2025).
“Kota Pontianak menghadapi tantangan besar dalam penyediaan infrastruktur yang memadai. Kami sangat mengharapkan dukungan dari Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat, terutama melalui alokasi APBN,” ungkap Edi.
Wali Kota Edi menyoroti sejumlah prioritas pembangunan yang dinilai krusial untuk mendongkrak kualitas hidup warga serta meningkatkan daya saing daerah. Salah satunya adalah pengelolaan sanitasi dan persampahan dengan mengembangkan Sistem Pengolahan Limbah Domestik Terpadu (SPALDT), serta mengubah fungsi Tempat Pembuangan Akhir (TPA) menjadi Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST).
Persoalan air bersih juga menjadi sorotan. Saat ini, Kota Pontianak sangat bergantung pada Sungai Kapuas, yang rentan terhadap intrusi air laut saat musim kemarau.
“Kami berharap Pemprov Kalbar bisa membantu memastikan ketersediaan air baku untuk PDAM, demi menjaga keberlanjutan layanan air bersih,” ujarnya.
Edi juga menegaskan perlunya kelanjutan proyek Waterfront City di tepian Sungai Kapuas, yang tak hanya mempercantik wajah kota, tetapi juga menjadi motor penggerak sektor pariwisata dan investasi.
Pemkot juga mengusulkan sejumlah pembangunan infrastruktur transportasi strategis, seperti inner ring road yang menghubungkan Sungai Raya Dalam–Purnama II–Kota Baru dan Pal, serta jalan bebas hambatan menuju Singkawang.
“Mobilitas yang lancar adalah fondasi pertumbuhan ekonomi. Proyek-proyek ini sangat vital bagi masa depan Pontianak,” jelas Edi.
Dalam Musrenbang tersebut, Wali Kota juga menekankan pentingnya pembangunan sarana pendidikan dan olahraga, termasuk pendirian Sekolah Rakyat dan SLB Negeri mengisi kekosongan lembaga pendidikan luar biasa di ibu kota provinsi ini.
Sementara untuk pengendalian banjir, Edi memaparkan rencana pembangunan turap saluran primer 2025–2030 serta pengembangan sistem drainase di titik-titik rawan seperti Jalan Ampera, Jalan Parit Cahaya Baru, dan Jalan Purnama.
Gubernur Kalbar, Ria Norsan, menyambut baik seluruh usulan Pemkot Pontianak dan menegaskan komitmennya untuk mendukung penuh pembangunan kota.
“Pontianak adalah wajah Kalbar. Saya tidak akan hitung-hitungan dalam memberikan bantuan, asalkan berdampak langsung terhadap peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM),” tegas Norsan.
Ia juga mencontohkan kesiapannya membantu penyediaan air minum melalui pemasangan pipa distribusi ke rumah-rumah warga. Norsan mengajak Pontianak meniru pendekatan pembangunan berkelanjutan ala Singapura, yang tetap menjaga ruang terbuka hijau di tengah keterbatasan wilayah.
“Kita bisa belajar dari Singapura kota kecil tapi tertata, hijau, dan maju,” pungkasnya.
Musrenbang RKPD dan RPJMD ini diharapkan menjadi wadah kolaboratif untuk menyatukan visi dan langkah antara pemerintah daerah, provinsi, dan pusat dalam merancang arah pembangunan Kota Pontianak ke depan.
“Sinergi adalah kunci. Hanya dengan bekerja bersama, kita bisa wujudkan Pontianak yang maju, sejahtera, dan berdaya saing,” tutup Wali Kota Edi Rusdi Kamtono.[SK]