Wali Kota Pontianak: Pemerintah Kota Terus Tingkatkan Kesejahteraan Masyarakat

Sebarkan:

Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono menyerahkan bantuan sosial tunai bagi masyarakat Pontianak Timur.SUARANUSANTARA/SK
Pontianak, Kalbar (Suara Nusantara) – Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono, menegaskan bahwa pemerintah kota terus meluncurkan berbagai program guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta pelayanan publik, mulai dari penyediaan infrastruktur dasar hingga layanan sosial.

Hal ini disampaikannya saat memberikan sambutan dalam acara penyerahan bantuan sosial tunai di Aula Kantor Camat Pontianak Timur, Rabu (12/3/2025).

“Kami terus berupaya memperbaiki sarana dasar seperti jalan, drainase, dan penyediaan air bersih. Selain itu, kami juga fokus pada pengelolaan sampah dan air limbah serta memberikan bantuan kepada masyarakat berpenghasilan rendah,” ujar Edi.

Di sektor kesehatan, ia mendorong masyarakat untuk memanfaatkan layanan kesehatan gratis dengan mengusulkan BPJS Kesehatan melalui Dinas Sosial Kota Pontianak agar tidak mengalami kesulitan di kemudian hari.

“Dengan kartu ini, warga bisa mendapatkan pemeriksaan kesehatan gratis di puskesmas, seperti cek tekanan darah dan pemeriksaan lainnya. Lebih baik mencegah daripada mengobati,” katanya.

Selain itu, Edi mengapresiasi program pemerintah pusat yang memberikan makanan bergizi gratis kepada siswa sekolah. Saat ini, program tersebut telah diterapkan di 27 sekolah dengan cakupan lebih dari 12 ribu siswa.

“Program ini bertujuan memastikan anak-anak mendapatkan nutrisi yang cukup sehingga mereka bisa belajar dengan baik,” tambahnya.

Dalam upaya mengatasi stunting, Wali Kota menegaskan komitmen pemerintah kota dengan memberikan perhatian khusus kepada ibu hamil dan anak-anak usia dini agar pertumbuhan mereka optimal.

“Program zero stunting menjadi salah satu prioritas kami,” tutur Edi.

Ia juga menekankan pentingnya pendataan yang akurat dalam penyaluran bantuan sosial, seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan bantuan lainnya.

“Kami secara rutin memperbarui data setiap enam bulan agar bantuan tepat sasaran. Jika ada warga yang layak namun belum terdata, kami akan mengusulkan ke pemerintah pusat,” jelasnya.[SK]

Sebarkan:
Komentar

Berita Terkini