Sejumlah Kades di Ketapang Keluhkan Dugaan Intervensi Pemdes dalam Pengadaan Aplikasi Digital Desa

 

Kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Ketapang.SUARANUSANTARA/SK

Ketapang, Kalbar (Suara Nusantara) – Sejumlah kepala desa (Kades) di Kabupaten Ketapang mengeluhkan dugaan intervensi dari oknum Dinas Pemerintahan Desa (Pemdes) setempat terkait pengadaan aplikasi Digital Desa (Digides). Para Kades diarahkan untuk menganggarkan pembelian aplikasi berbasis website tersebut dengan nilai Rp38,9 juta per desa, yang pembayarannya langsung ditransfer ke rekening vendor tertentu di Sulawesi.

Aplikasi ini dinilai kurang relevan, terutama bagi desa-desa terpencil yang masih mengalami kendala jaringan internet. Beberapa Kades juga mempertanyakan dasar hukum kebijakan ini, sebab mereka khawatir akan berdampak negatif di kemudian hari.

Salah seorang Kades yang enggan disebutkan namanya menegaskan bahwa dirinya tidak menolak program digitalisasi, tetapi mempertanyakan manfaat aplikasi ini bagi desa-desa yang belum memiliki akses internet stabil.

“Kalau di wilayah perkotaan dengan internet yang baik, mungkin masih bisa digunakan. Tapi untuk desa pelosok, bagaimana aplikasi ini bisa berjalan? Kalau nanti tidak bisa dimanfaatkan, masyarakat justru akan mempertanyakan efektivitasnya,” ujar Kades tersebut, Minggu (23/03/2025).

Menurutnya, dana desa seharusnya diprioritaskan untuk program yang langsung berdampak pada kesejahteraan masyarakat, bukan proyek yang manfaatnya belum jelas.

Beberapa Kades juga menyoroti harga aplikasi yang dinilai terlalu tinggi. Berdasarkan informasi yang beredar, biaya pembuatan platform serupa sebenarnya bisa jauh lebih murah.

“Mohon kebijakan ini ditinjau ulang, karena harganya masih bisa dinegosiasikan. Kami tidak menolak kebijakan digitalisasi desa, tetapi perlu transparansi dan kepastian hukum,” kata salah satu Kades.

Selain itu, dugaan keterlibatan oknum pegawai Pemdes dalam pengadaan aplikasi ini juga menjadi perhatian. Beberapa Kades menduga vendor penyedia aplikasi memiliki hubungan dengan pihak tertentu di dinas terkait. Namun, hingga saat ini, hal tersebut belum bisa dikonfirmasi secara resmi.

Saat dikonfirmasi, Kepala Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Ketapang, Mansen, membenarkan adanya program Digital Desa, tetapi enggan menjelaskan detail lebih lanjut.

“Belum semua desa menggunakan Digital Desa,” ujarnya singkat, Senin (25/03/2025).

Berdasarkan data Pemdes, terdapat 253 desa di Kabupaten Ketapang yang menjadi target program ini. Hingga saat ini, 18 desa dilaporkan telah melakukan pembayaran ke vendor yang ditunjuk.[SK]