Jakarta, Kalbar (Suara Nusantara) – Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan, menyatakan akan segera melakukan penataan organisasi di jajaran Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat (Pemprov Kalbar) sebagai langkah awal setelah resmi dilantik. Langkah ini diharapkan dapat menciptakan pemerintahan yang lebih efektif dan efisien dalam menjalankan program-program strategis daerah.
Gubernur Kalbar Ria Norsan dan Wakil Gubernur Kalbar Krisantus saat menerima cindera mata dari Pj Gubernur Kalbar Harisson di di Kantor Badan Penghubung Kalbar, Jakarta (20/2/2025).SUARANUSANTARA/SK
"Pertama-tama saya akan melakukan penataan OPD (Organisasi Perangkat Daerah) di lingkungan Pemprov Kalbar," ujar Ria Norsan saat ditemui di Kantor Badan Penghubung Kalbar, Jakarta, pada Kamis (20/2/2025).
Ria Norsan menjelaskan, penataan OPD akan mencakup pengisian jabatan dan penataan jajaran aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemprov Kalbar. Seluruh prosesnya akan dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, termasuk melalui assessment dan open bidding yang transparan dan akuntabel.
"Untuk pengisian jabatan dan penataan jajaran tetap sesuai aturan yang berlaku, baik secara assessment maupun open bidding. Kami ingin memastikan setiap posisi diisi oleh individu yang kompeten dan memiliki integritas," tegasnya.
Dalam pelaksanaan program-programnya, Ria Norsan juga memastikan bahwa arah kebijakan pembangunan di Kalimantan Barat akan tetap sejalan dengan kebijakan strategis yang diamanatkan oleh pemerintah pusat.
"Kemudian terkait pembangunan yang akan dilakukan, maka kita juga mengacu kepada rencana pembangunan di tingkat pusat. Ini penting untuk memastikan sinergi antara pusat dan daerah berjalan optimal," jelasnya.
Menurutnya, pengaturan program kerja akan dibagi dalam kategori program prioritas yang bisa segera diimplementasikan dan program yang masih memerlukan penyesuaian lebih lanjut. Hal ini bertujuan agar pelaksanaan program dapat berjalan tepat waktu dan sesuai target yang ditetapkan.
Selain penataan organisasi, Ria Norsan juga berkomitmen untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mempercepat realisasi pembangunan infrastruktur di Kalimantan Barat. Berbagai sektor seperti pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan pariwisata menjadi fokus utama dalam program kerja pemerintahannya.
"Kami akan memastikan pelayanan publik berjalan maksimal. Masyarakat harus merasakan dampak nyata dari setiap program yang dijalankan pemerintah," kata Norsan.
Ria Norsan berharap, dengan reformasi birokrasi dan penataan organisasi yang dilakukan, Pemprov Kalbar dapat menghadirkan pelayanan yang lebih cepat, transparan, dan tepat sasaran.[SK]
.JPG)
