Sekadau, Kalbar (Suara Nusantara) – Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Barat, Aloysius, menggelar reses masa persidangan ke-I tahun 2024 di daerah pemilihan (Dapil) Kabupaten Sanggau dan Sekadau. Kegiatan ini berlangsung dari 2 hingga 9 Desember 2024, dengan fokus menampung aspirasi masyarakat setempat.
Saat kunjungan ke Dusun Sejirak, Desa Perongkan, Kecamatan Sekadau Hulu pada Jumat (6/12/2024) sore, Aloysius menyampaikan bahwa infrastruktur jalan menjadi isu utama yang disuarakan masyarakat.
“Kami menampung berbagai aspirasi masyarakat, dan salah satu yang dominan adalah keluhan terkait kondisi infrastruktur jalan, khususnya ruas jalan Sekadau-Nanga Mahap yang masih menyisakan sekitar 7 km rusak parah di wilayah Sejirak dan Lamau hingga Rawak,” ujar Aloysius, legislator dari Fraksi PDI Perjuangan.
Ia berkomitmen untuk mengawal pembangunan jalan tersebut agar anggaran di APBD Provinsi Kalbar 2025 tidak digeser, sehingga harapan masyarakat dapat segera terealisasi.
Dukungan Pemerintah Kecamatan
Plt. Camat Sekadau Hulu, Fransisco Wardianus atau yang akrab disapa Mejeng, turut menyampaikan aspirasi masyarakat. Ia berharap pembangunan jalan provinsi di wilayah Sejirak-Rawak yang belum rampung dapat menjadi prioritas DPRD Kalbar.
“Mudah-mudahan Ketua DPRD Kalbar, yang juga berasal dari Dapil Sanggau-Sekadau, dapat mengawal dan memperjuangkan pembangunan jalan ini,” kata Mejeng.
Selain masalah infrastruktur, Mejeng juga menyoroti kebutuhan sarana pertanian di Desa Perongkan, khususnya di Dusun Sejirak, yang telah mengikuti pelatihan pengembangan pertanian.
“Kami berharap Desa Perongkan dapat menjadi lumbung padi untuk Kabupaten Sekadau, dengan dukungan program dari DPRD Provinsi untuk menunjang pengembangan pertanian,” tambahnya.
Antusiasme Masyarakat
Kegiatan reses ini disambut antusias oleh masyarakat, termasuk tokoh adat, tokoh agama, kepala desa, dan kepala dusun. Kehadiran Anggota DPRD Sekadau, Paulus Subarno, juga menambah momentum reses sebagai ruang untuk menyerap aspirasi masyarakat secara langsung.
Aspirasi yang diterima selama reses ini akan menjadi bahan pembahasan di DPRD Kalbar agar solusi konkret dapat diwujudkan, terutama di bidang infrastruktur dan pertanian yang menjadi kebutuhan mendesak masyarakat.[SK]
