Pj Gubernur Kalbar Harisson Buka Diskusi Implementasi Proyek Green Climate Fund di Kalimantan Barat

Sebarkan:

Pj Gubernur Kalimantan Barat Harisson membuka kegiatan Diskusi Penguatan Peran Para Pihak dalam Implementasi Proyek Green Climate Fund (GCF) Kalimantan Barat di hotel Mercure Pontianak, Rabu (6/11/2024)./Suara Kalbar
Pontianak, Kalbar (Suara Nusantara) – Penjabat (Pj) Gubernur Kalimantan Barat, Harisson, resmi membuka kegiatan Diskusi Penguatan Peran Para Pihak dalam Implementasi Proyek Green Climate Fund (GCF) Kalimantan Barat yang diselenggarakan di Hotel Mercure Pontianak, Rabu (6/11/2024). Kegiatan ini diadakan sebagai bagian dari langkah awal pemanfaatan hibah senilai 59,5 juta Euro (sekitar Rp 1 triliun) dari negara-negara maju seperti Jerman, Amerika, dan Perancis melalui GCF, yang bertujuan mendukung pelestarian hutan dan kesejahteraan masyarakat lokal.

Dalam sambutannya, Harisson menyatakan bahwa bantuan ini akan digunakan dalam program jangka panjang selama tujuh tahun, berfokus pada pelestarian hutan Kalbar sekaligus memberdayakan masyarakat sekitar kawasan hutan. “Bantuan ini akan dimanfaatkan untuk melestarikan hutan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di lingkungan hutan. Kami berharap, melalui program ini, masyarakat dapat berkembang secara ekonomi sambil tetap menjaga kelestarian alam,” ungkap Harisson.

Harisson juga menekankan pentingnya kolaborasi dengan organisasi pemerhati lingkungan, mengingat dampak lingkungan yang berkelanjutan membutuhkan dukungan dari berbagai pihak, termasuk masyarakat lokal. “Hari ini kami mengundang organisasi-organisasi pemerhati lingkungan untuk terlibat dalam perencanaan, memastikan penggunaan dana tepat sasaran dan efektif sesuai tujuan,” jelasnya. Ia menambahkan bahwa seluruh penggunaan dana ini akan diawasi secara ketat oleh negara pendonor.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kalbar, Adi Yani, menjelaskan bahwa program ini akan mencakup lima kabupaten yaitu Kapuas Hulu, Sintang, Sanggau, Kubu Raya, dan Ketapang, dengan target sebanyak 200 desa. “Kami telah menetapkan Wilayah Penilaian Kinerja (WPK) untuk desa-desa tersebut, dan bantuan ini diharapkan dapat menyentuh masyarakat desa melalui pengembangan program perhutanan sosial, hutan adat, dan desa ketahanan iklim,” ujar Adi Yani.

Program ini diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan dengan tetap menjaga kelestarian alam. "Keberhasilan program ini akan bergantung pada dukungan dari mitra-mitra yang akan mengawal setiap kegiatan di lapangan,” tutup Adi Yani.

Dengan sinergi pemerintah, organisasi lingkungan, dan masyarakat, proyek Green Climate Fund diharapkan menjadi solusi efektif bagi perlindungan ekosistem dan kesejahteraan masyarakat di Kalimantan Barat. [SK]

Sebarkan:
Komentar

Berita Terkini