Aloysius Resmi Dilantik Sebagai Ketua DPRD Kalbar Gantikan PAM yang Terjerat Kasus Hukum

Ketua DPRD Kalbar Aloysius saat diwawancarai./Suara Kalbar

Pontianak, Kalbar (Suara Nusantara) - Setelah kursi Ketua DPRD Kalimantan Barat kosong dalam beberapa waktu terakhir, Aloysius resmi diusung oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) sebagai pengganti PAM yang saat ini berstatus tersangka dalam kasus yang tengah ditangani oleh Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat.

Dalam rapat paripurna DPRD Kalbar, Aloysius menerima amanah tersebut dan menyampaikan kesiapan serta komitmennya untuk menjalankan tugas sebagai Ketua DPRD Kalbar. Ia mengakui, jabatan ini merupakan tantangan besar, terlebih dengan adanya harapan publik untuk membangun sinergi yang lebih baik antara DPRD dan instansi terkait.

“Ini menjadi suatu tantangan ke depan, namun kami berharap adanya kerja sama yang baik agar bersinergi antara DPRD dan instansi terkait,” ujar Aloysius pada Senin (04/11/2024).

Mengenai program pertama yang akan dilakukan, Aloysius menegaskan komitmennya untuk melanjutkan agenda-agenda yang sudah terjadwal, yang sebelumnya belum sempat terlaksana. Ia berjanji akan memprioritaskan berbagai hal sesuai dengan kebutuhan daerah.

“Prioritas utama adalah memahami kondisi dan kebutuhan di lapangan. Saya akan mempelajari semua program yang ada, terutama untuk mengetahui kebutuhan di 14 kabupaten/kota di Kalimantan Barat,” jelasnya.

Sebagai sosok yang telah berpengalaman, khususnya dengan latar belakang sebagai Ketua DPRD Sekadau, Aloysius berjanji untuk menjalin komunikasi terbuka dan menyambut segala masukan. Ia menyatakan, tidak akan bersikap anti kritik dan siap menerima berbagai saran, terutama dari insan media yang aktif di lapangan.

“Kami tidak pernah anti kritik. Pendapat, saran, dan himbauan akan kami terima, terlebih dari insan media yang rutin ke lapangan. Pengawasan dari media terhadap lembaga kami sangat kami butuhkan,” pungkasnya.

Dengan dilantiknya Aloysius sebagai Ketua DPRD Kalbar, diharapkan ada angin segar dan peningkatan dalam kinerja lembaga legislatif, demi mendukung kesejahteraan masyarakat Kalimantan Barat dan memperkuat hubungan antarlembaga pemerintahan. [SK]