Fraksi Demokrat DPRD Sambas, Kalbar Tekankan Pembangunan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan dalam RAPBD 2025

Sebarkan:

Sekretaris Fraksi Demokrat DPRD Kabupaten Sambas, Senin (28/10/2024)./Suara Kalbar
Sambas, Kalbar (Suara Nusantara) – Fraksi Demokrat DPRD Kabupaten Sambas menyampaikan sejumlah pandangan penting terkait penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2025. Pada kesempatan Pemandangan Umum Fraksi DPRD, Senin (28/10/2024), Elfan Salambia selaku Sekretaris Fraksi Demokrat menyampaikan beberapa poin prioritas yang dianggap perlu mendapat perhatian Pemerintah Daerah.

Elfan menyoroti pentingnya pembangunan infrastruktur jalan penghubung antar kecamatan yang menjadi tanggung jawab Kabupaten Sambas. “Kami dari Fraksi Partai Demokrat meminta Pemerintah Daerah untuk fokus pada pembangunan infrastruktur jalan-jalan penghubung antar kecamatan yang menjadi tanggung jawab kabupaten,” ujar Elfan, menekankan urgensi pembangunan jalan demi mendukung konektivitas antar wilayah.

Fraksi Demokrat juga meminta agar APBD 2025 disusun dengan pendekatan kinerja yang efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab, sesuai prinsip keadilan dan manfaat bagi masyarakat luas. Elfan menyebut bahwa RAPBD 2025 yang diajukan saat ini masih terbatas pada alokasi anggaran tanpa kejelasan transformasi struktural yang ingin dicapai. "Kami berharap agar RAPBD disusun dengan dasar yang lebih sistematis agar benar-benar berdampak nyata pada kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.

Memasuki masa transisi pemerintahan, Fraksi Demokrat mengingatkan bahwa pemerintahan yang baru harus memiliki fleksibilitas untuk menyempurnakan anggaran sesuai mekanisme yang ada. Fraksi Demokrat juga berharap peningkatan ekonomi kerakyatan, khususnya di sektor perikanan laut dan darat, mendapat dukungan berupa fasilitas dan pelatihan untuk meningkatkan produktivitas.

Dalam upaya memastikan kualitas pertumbuhan ekonomi di tahun 2025, Fraksi Demokrat meminta Pemerintah Daerah untuk lebih transparan dalam menjelaskan dampak langsung pertumbuhan ekonomi pada pendapatan masyarakat Kabupaten Sambas. “Berapa tambahan penghasilan yang diterima oleh masyarakat? Ini harus menjadi bagian dari rencana pemerintah dalam RAPBD 2025,” tegas Elfan.

Fraksi Demokrat juga meminta Pemerintah Daerah untuk memastikan bahwa penurunan alokasi belanja daerah sebesar 29,70 persen tidak berdampak negatif pada kesejahteraan masyarakat. Elfan menekankan bahwa anggaran yang berkurang tersebut tidak boleh mengganggu akses masyarakat terhadap layanan kesehatan, pendidikan, dan bantuan sosial.

Pemerintah Daerah juga diimbau untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi Belanja Daerah dengan indikator kinerja yang terukur dari setiap OPD. “Kami berharap program yang dijalankan tidak sekadar menghasilkan laporan, tetapi juga membawa perubahan yang berarti dan prestasi yang terlihat,” tambahnya.

Fraksi Demokrat turut mendukung prioritas RAPBD 2025 dalam membangun Kabupaten Sambas yang beriman, mandiri, maju, dan berkelanjutan. Beberapa aspek penting yang disoroti meliputi pendidikan, infrastruktur publik, standar pelayanan minimal, pengentasan kemiskinan ekstrem, pengendalian inflasi, dan isu strategis lainnya. Elfan menekankan agar setiap aspek ini tidak hanya direncanakan, tetapi diwujudkan dengan kesungguhan dan akuntabilitas tinggi.

“Fraksi Demokrat berharap RAPBD 2025 tidak hanya menjadi rancangan tahunan, tetapi menghasilkan perubahan signifikan yang dirasakan masyarakat Kabupaten Sambas,” tutupnya. [SK]

Sebarkan:
Komentar

Berita Terkini