 |
| Beberapa warga yang sedang mengumpulkan petisi penolakan penggusuran yang dilakukan Pemkab Kubu Raya. Selasa (10/11/2026). SUARANUSANTARA/SK |
Pengumpulan tanda tangan yang dimulai sejak Selasa (10/11/2026) tersebut merupakan bentuk keberatan warga sekaligus upaya menyampaikan aspirasi kepada pemerintah. Mereka meminta agar tidak ada tindakan penggusuran sebelum status wilayah dan persoalan hukumnya memperoleh kejelasan.
Salah seorang warga terdampak, Vera, mengatakan keresahan masyarakat bermula setelah sejumlah pihak melakukan pendataan rumah warga pada Senin (9/11/2026). Namun, menurutnya, kegiatan tersebut tidak didahului sosialisasi maupun pemberitahuan resmi kepada masyarakat dan pengurus lingkungan setempat.
"Kami sama sekali tidak pernah diajak sosialisasi atau diberi tahu secara resmi. Tiba-tiba ada yang datang mendata rumah-rumah. Padahal seluruh administrasi kependudukan kami, seperti KTP dan bantuan sosial (PKH), semuanya dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Pontianak," ujar Vera.
Ia mengungkapkan, warga mempertanyakan munculnya klaim bahwa kawasan permukiman mereka masuk dalam wilayah administratif Kabupaten Kubu Raya. Pasalnya, selama ini masyarakat mengaku tercatat sebagai penduduk Kota Pontianak dan menggunakan dokumen administrasi kependudukan yang diterbitkan pemerintah kota.
Keberatan serupa disampaikan Ketua RT 004/RW 027 Kelurahan Sungai Beliung, Iswati. Ia mengaku tidak pernah menerima pemberitahuan ataupun koordinasi terkait pendataan rumah warga maupun rencana penataan kawasan tersebut.
"Sebagai pengurus RT, saya sama sekali tidak diberitahu soal pendataan itu. Warga kami di sini tercatat sah sebagai warga Kota Pontianak. Rumah saya saja persis di seberang jalan kawasan ini. Jadi secara fakta lapangan, ini masuk dalam wilayah RT kami," tegas Iswati.
Melalui petisi tersebut, warga mendesak Pemerintah Kota Pontianak dan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya segera turun tangan menyelesaikan persoalan batas wilayah secara transparan dan melibatkan masyarakat terdampak.
Warga berharap kedua pemerintah daerah memberikan penjelasan serta kepastian hukum mengenai status administratif kawasan permukiman mereka. Selain itu, masyarakat meminta dibukanya ruang dialog agar persoalan tersebut dapat diselesaikan tanpa menimbulkan keresahan berkepanjangan.
Mereka juga menegaskan agar tidak ada tindakan represif maupun penggusuran sebelum persoalan batas wilayah mendapatkan kejelasan hukum dan warga diberikan kesempatan untuk menyampaikan aspirasi serta mempertahankan hak-haknya sesuai ketentuan yang berlaku.
Bagi warga, kepastian status wilayah dan keterbukaan pemerintah menjadi hal penting agar persoalan administratif tersebut tidak berujung pada hilangnya tempat tinggal maupun ketidakpastian hak masyarakat yang telah lama bermukim di kawasan Jalan TPI. [SK]
