![]() |
| Ketua DPW PKB Kalbar Mulyadi Tawik saat memberikan sambutan dan Diskusi sosialisme Islam di Pontianak, Minggu (15/11/2026). SUARANUSANTARA/SK |
Diskusi tersebut mengangkat pemikiran HOS Tjokroaminoto dan Ali Syari’ati tentang Sosialisme Islam serta relevansinya dalam menjawab berbagai persoalan sosial dan ekonomi di tengah masyarakat saat ini.
Forum akademis tersebut menghadirkan dua Guru Besar, yakni Prof. Dr. Eddy Suratman dari Universitas Tanjungpura Pontianak dan Prof. Dr. Faisal Amin dari IAIN Pontianak.
Ketua DPW PKB Kalbar, Mulyadi Tawik, mengatakan kegiatan tersebut tidak sekadar menjadi ruang diskusi intelektual, tetapi juga sebagai sarana menggali hubungan antara nilai-nilai Islam, keadilan sosial, dan dinamika pembangunan masyarakat.
Menurutnya, pemikiran Sosialisme Islam perlu dikaji sebagai landasan untuk membangun kesadaran tentang pentingnya keberpihakan terhadap masyarakat kecil serta mencari langkah konkret dalam mengatasi berbagai persoalan sosial, termasuk ketimpangan ekonomi.
“Forum diskusi ini diharapkan mampu melahirkan kesadaran keterpihakan dan langkah konkret dalam menjawab problematika sosial kemasyarakatan, termasuk ketimpangan ekonomi,” ujarnya.
Mulyadi menjelaskan, Sosialisme Islam merupakan perspektif perjuangan yang menempatkan keadilan sosial dan pemerataan ekonomi sebagai bagian penting dalam kehidupan bermasyarakat.
Ia menegaskan, politik seharusnya tidak hanya dipandang sebagai upaya meraih kekuasaan, tetapi juga menjadi instrumen perjuangan untuk menghadirkan keadilan dan kesejahteraan bagi masyarakat.
“Jadi PKB Kalbar mengingatkan bahwa politik tidak hanya sebatas bicara kekuasaan, melainkan politik hadir menjadi instrumen perjuangan untuk menghadirkan keadilan dan kesejahteraan rakyat. Di sinilah pemikiran kedua tokoh didiskusikan dan relevansinya dengan kebijakan pembangunan ekonomi di Kalbar,” jelasnya.
Dalam konteks pembangunan Kalimantan Barat, Mulyadi turut menyoroti masih adanya ketimpangan dan kesenjangan ekonomi antarkelompok maupun antarwilayah. Selain itu, akses masyarakat terhadap sumber daya dan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan dinilai belum sepenuhnya merata.
Menurutnya, pertumbuhan ekonomi daerah harus berjalan seiring dengan pemerataan manfaat pembangunan. Keberhasilan pembangunan tidak cukup hanya dilihat dari peningkatan investasi maupun angka pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dari sejauh mana masyarakat dapat menikmati hasil pembangunan secara adil.
“Pertumbuhan ekonomi daerah perlu berjalan beriringan dengan pemerataan manfaat pembangunan. Sebab, keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur melalui peningkatan investasi maupun angka pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dari sejauh mana masyarakat dapat menikmati hasil pembangunan secara adil,” tegasnya.
Lebih lanjut, Mulyadi berharap diskusi tersebut dapat menjadi ruang refleksi bagi PKB Kalbar untuk mengangkat kembali pemikiran tokoh-tokoh intelektual Islam dalam melihat berbagai persoalan pembangunan daerah.
Ia berharap pembahasan mengenai pemikiran HOS Tjokroaminoto dan Ali Syari’ati tidak berhenti pada kajian historis maupun teoritis, tetapi dapat menghasilkan gagasan yang relevan dengan kebutuhan masyarakat dan tantangan pembangunan Kalimantan Barat.
“Diskusi diharapkan tidak berhenti pada kajian historis dan teoritis, tetapi mampu melahirkan gagasan yang relevan dengan kebutuhan masyarakat,” pungkas Mulyadi. [SK]
