 |
| 109 Satpol PP PPPK Bengkayang Minta Tahun 2027 Wajib Berstatus PNS. SUARANUSANTARA/SK |
Aspirasi tersebut disampaikan menyusul Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama Badan Akuntabilitas Publik (BAP) DPD RI pada Rabu (11/11/2026), yang membahas persoalan kewenangan Satpol PP dalam menjalankan fungsi penegakan peraturan daerah.
Ketua Forum PPPK Polisi Pamong Praja Lintas Pemerintah Daerah Kalimantan Barat, Ferianus Zebua, mengatakan 109 personel Satpol PP PPPK di Kabupaten Bengkayang saat ini menghadapi ketidakjelasan terkait status dan batas kewenangan dalam menjalankan tugas di lapangan.
Menurutnya, para personel tetap dituntut melaksanakan operasi penertiban, menjaga ketertiban umum, serta menjalankan perintah pimpinan daerah. Namun, pada saat bersamaan, kewenangan mereka dalam penegakan hukum daerah masih kerap dipertanyakan.
“Di satu sisi, kami mengenakan seragam, menjalankan operasi penertiban, menjaga ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, serta melaksanakan perintah pimpinan daerah. Di sisi lain, status dan kewenangan kami dalam penegakan hukum daerah masih kerap dipertanyakan, baik oleh pelanggar maupun dalam proses administrasi dan yudisial,” ujar Ferianus kepada Suarakalbar.co.id, Jumat (13/11/2026).
Ia menjelaskan, ketidakjelasan tersebut membuat personel Satpol PP berada dalam posisi dilematis ketika menghadapi pelanggaran Perda maupun Perkada.
Jika mengambil tindakan tegas, mereka khawatir dianggap melampaui kewenangan. Sebaliknya, apabila tidak bertindak, mereka berisiko dinilai tidak menjalankan tanggung jawab sebagai aparat penegak peraturan daerah.
Secara hukum, keberadaan Satpol PP memiliki landasan dalam Pasal 255 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam ketentuan tersebut, Satpol PP bertugas menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, serta memberikan pelindungan kepada masyarakat.
Sementara itu, persoalan status kepegawaian yang dipersoalkan berkaitan dengan Pasal 256 undang-undang yang sama, yang mengatur Polisi Pamong Praja sebagai jabatan fungsional Pegawai Negeri Sipil (PNS).
Ketentuan tersebut menjadi salah satu dasar bagi para personel untuk meminta pemerintah meninjau kembali kebijakan pengalihan status kepegawaian Satpol PP menjadi PPPK. Mereka menginginkan keselarasan antara status kepegawaian, jabatan fungsional, dan kewenangan yang melekat pada tugas mereka.
Ferianus juga menjelaskan bahwa penegakan Perda melalui proses yustisial memiliki persyaratan dan kewenangan tertentu, termasuk kualifikasi sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS). Sementara itu, personel Non-PNS disebut hanya dapat membantu pelaksanaan tugas PPNS dan tidak menjalankan kewenangan penyidikan secara mandiri.
“Kondisi inilah yang menimbulkan ketimpangan. Banyak rekan kami telah mengabdi bertahun-tahun, memiliki pengalaman penegakan, dan telah mengikuti pendidikan serta pelatihan kedinasan, tetapi kewenangan formalnya belum setara dengan beban tugas yang diemban,” tegasnya.
Atas kondisi tersebut, Ferianus menyampaikan empat tuntutan yang mewakili 109 personel Satpol PP PPPK Kabupaten Bengkayang.
Pertama, kepastian kewenangan. Mereka meminta adanya penegasan tertulis bahwa personel Satpol PP PPPK yang telah memenuhi kualifikasi dapat menjalankan kewenangan penegakan Perda dan Perkada, termasuk tindakan penertiban nonyustisial.
Kedua, kesetaraan status kepegawaian. Mereka meminta pemerintah meninjau kembali kebijakan pengalihan status Satpol PP menjadi PPPK agar selaras dengan Pasal 256 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Bahkan, mereka menargetkan 109 personel Satpol PP PPPK Bengkayang dapat berstatus PNS paling lambat pada 2027.
Ketiga, perlindungan hukum. Para personel meminta jaminan perlindungan hukum selama menjalankan tugas sesuai prosedur. Mereka juga mengharapkan adanya kejelasan mekanisme pengangkatan sebagai PPNS bagi personel yang telah memenuhi persyaratan.
Keempat, kesejahteraan dan jenjang karier. Mereka menuntut kepastian pengembangan karier, perhitungan angka kredit, serta peningkatan kesejahteraan yang sebanding dengan tanggung jawab dan risiko pekerjaan di lapangan.
Ferianus menegaskan, perjuangan tersebut bukan semata-mata berkaitan dengan perubahan status kepegawaian. Lebih dari itu, kepastian kewenangan dinilai penting agar pelaksanaan penegakan peraturan daerah berjalan sesuai koridor hukum.
“Penegakan Perda yang dilakukan oleh aparat tanpa kewenangan yang jelas berpotensi menimbulkan gugatan, konflik di lapangan, dan melemahkan wibawa pemerintah daerah,” ujarnya.
Sebelumnya, RDPU yang digelar BAP DPD RI tersebut turut menghadirkan sejumlah perwakilan kementerian dan lembaga, di antaranya Kementerian Keuangan, Kementerian PAN-RB, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Ketenagakerjaan, Badan Pengatur BUMN, Badan Kepegawaian Negara (BKN), PT Danantara Indonesia, serta pihak pengadu.
Melalui forum tersebut, para personel berharap DPD RI dapat menjembatani aspirasi mereka agar memperoleh tindak lanjut dari pemerintah pusat dalam bentuk rekomendasi kebijakan.
“Bagi kami, perjuangan ini adalah tentang keadilan dan kepastian hukum. Kami ingin bekerja dengan tenang, bertindak sesuai kewenangan, dan dilindungi oleh hukum yang sama yang kami tegakkan setiap hari di tengah masyarakat,” pungkas Ferianus. [SK]
