 |
| Wakil Wali Kota Pontianak Bahasan saat membuka Capacity Building dan Sinergitas Kolektor Kelurahan dalam Optimalisasi Penerimaan Opsen PKB dan Opsen BBNKB Kota Pontianak di Hotel Borneo Pontianak, Kamis (12/11/2026). SUARANUSANTARA/SK |
Wakil Wali Kota Pontianak, Bahasan, menegaskan bahwa keberadaan kolektor kelurahan memiliki peran strategis dalam memperkuat hubungan antara pemerintah dan masyarakat, khususnya dalam meningkatkan kesadaran serta kepatuhan wajib pajak.
Hal tersebut disampaikannya saat membuka kegiatan Capacity Building dan Sinergitas Kolektor Kelurahan dalam Optimalisasi Penerimaan Opsen PKB dan Opsen BBNKB Kota Pontianak Tahun Anggaran 2026 di Meranti Ballroom Lantai 2 Hotel Borneo Pontianak, Kamis (12/11/2026).
Kegiatan tersebut diikuti jajaran camat dan lurah se-Kota Pontianak serta 31 kolektor Opsen PKB dan Opsen BBNKB.
“Saya menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya kegiatan ini yang diikuti seluruh jajaran camat dan lurah di Kota Pontianak beserta 31 kolektor Opsen PKB dan Opsen BBNKB. Mudah-mudahan melalui kegiatan ini kita bisa memaksimalkan penerimaan daerah untuk mendukung pembangunan Kota Pontianak,” ujar Bahasan.
Menurutnya, peningkatan kapasitas kolektor tidak sekadar berorientasi pada pencapaian target penerimaan pajak, tetapi juga memperkuat koordinasi antara pemerintah kota, pemerintah provinsi, dan instansi terkait.
Dengan pemahaman yang sama mengenai mekanisme perpajakan, pelayanan, serta pendekatan kepada wajib pajak, para kolektor diharapkan mampu menjalankan tugas secara lebih efektif dan tertib di wilayah masing-masing.
Bahasan menilai optimalisasi penerimaan pajak daerah menjadi salah satu langkah penting dalam memperkuat kemandirian fiskal pemerintah daerah. Sebab, pendapatan tersebut menjadi sumber pembiayaan pembangunan infrastruktur, peningkatan pelayanan publik, hingga berbagai program yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat.
Berdasarkan data Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Pontianak, penerimaan Opsen PKB dan Opsen BBNKB sepanjang 2025 mencapai Rp124,87 miliar atau sekitar 22,92 persen dari total penerimaan pokok pajak daerah.
Dari jumlah tersebut, penerimaan Opsen PKB mencapai Rp78,26 miliar atau 114,24 persen dari target. Sementara Opsen BBNKB tercatat sebesar Rp46,62 miliar atau 119,94 persen dari target.
Adapun pada 2026, berdasarkan data hingga 30 Oktober, realisasi Opsen PKB mencapai Rp71,65 miliar atau 81,33 persen dari target. Sedangkan Opsen BBNKB terealisasi Rp48,95 miliar atau 82,33 persen dari target.
Dengan demikian, total penerimaan kedua jenis opsen tersebut telah mencapai sekitar Rp120,60 miliar hingga akhir Oktober 2026.
Capaian tersebut tidak terlepas dari penerapan kebijakan opsen pajak daerah yang mulai berlaku pada 5 Januari 2025 berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
Melalui kebijakan tersebut, mekanisme penerimaan yang sebelumnya dilakukan melalui skema bagi hasil berubah menjadi penerimaan pajak daerah secara langsung melalui opsen.
Bahasan berharap capaian penerimaan tersebut dapat terus ditingkatkan melalui kolaborasi berbagai pihak, termasuk Bapenda Provinsi Kalimantan Barat, Kepolisian Daerah Kalimantan Barat, Jasa Raharja, dan Bank Kalbar.
Ia juga menekankan pentingnya menjaga komunikasi dan koordinasi agar para kolektor memiliki pemahaman yang memadai dalam menjalankan tugas. Kegiatan peningkatan kapasitas ini sekaligus menjadi sarana menyamakan persepsi mengenai strategi optimalisasi penerimaan pajak di setiap wilayah kelurahan.
“Harapan saya, bapak dan ibu yang hadir dapat mengikuti kegiatan ini dengan baik untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan, sekaligus memperkuat sinergi yang selama ini telah terbangun,” katanya.
Lebih lanjut, Bahasan mengingatkan bahwa sebagai ibu kota Provinsi Kalimantan Barat, Kota Pontianak memiliki tanggung jawab besar dalam meningkatkan kualitas pembangunan dan penataan kota. Untuk itu, dukungan penerimaan daerah yang berkelanjutan sangat diperlukan agar berbagai program pembangunan dapat berjalan sesuai kebutuhan masyarakat.
Ia berharap seluruh peserta dapat menerapkan pengetahuan yang diperoleh dalam kegiatan tersebut untuk meningkatkan kinerja sekaligus membangun kesadaran masyarakat mengenai pentingnya membayar pajak sebagai bentuk kontribusi terhadap pembangunan daerah.
“Mudah-mudahan dengan sinergi yang terus terjaga, penerimaan daerah dapat semakin optimal sehingga mendukung kesejahteraan masyarakat dan pembangunan Kota Pontianak yang berkelanjutan,” pungkasnya. [SK]
