 |
| Rapat koordinasi persiapan Program Teman Bus dengan skema BTS di Kantor Wali Kota Pontianak, Kamis (29/10/2026). |
Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono mengatakan, tantangan utama dalam pengembangan transportasi publik bukan hanya penyediaan armada dan infrastruktur, tetapi juga membangun kepercayaan masyarakat agar beralih dari kendaraan pribadi ke angkutan umum.
Menurutnya, masyarakat membutuhkan layanan transportasi yang nyaman, aman, terjangkau, serta memiliki jadwal keberangkatan yang teratur.
“Kita memahami masyarakat sudah terbiasa menggunakan kendaraan pribadi karena lebih praktis. Karena itu, angkutan umum yang kita hadirkan harus memberikan pelayanan yang baik, sehingga masyarakat punya alternatif untuk menunjang mobilitas sehari-hari,” ujar Edi seusai koordinasi persiapan Program Teman Bus dengan skema BTS di Kantor Wali Kota Pontianak, Kamis (29/10/2026).
Edi menjelaskan, pemerintah perlu mempersiapkan berbagai fasilitas pendukung, mulai dari halte, titik pemberhentian yang mudah dijangkau, rambu lalu lintas, hingga sarana penunjang kenyamanan penumpang.
Ia menegaskan, integrasi antara transportasi umum dan aktivitas masyarakat menjadi faktor penting untuk meningkatkan minat penggunaan angkutan publik.
Selain infrastruktur, keberlanjutan pembiayaan dan pengelolaan operasional juga menjadi perhatian pemerintah daerah. Program BTS direncanakan memperoleh dukungan Kementerian Perhubungan selama tiga tahun pertama sebelum pengelolaannya diserahkan kepada Pemerintah Kota Pontianak.
Dengan demikian, kesiapan sumber daya manusia, pembiayaan operasional, serta kemampuan mempertahankan standar pelayanan harus diperhitungkan sejak tahap perencanaan.
“Program ini harus kita persiapkan secara matang agar manfaatnya bisa dirasakan masyarakat dalam jangka panjang. Kita perlu memastikan layanan berjalan baik, kebutuhan operasional diperhitungkan, dan pengelolaannya dapat berkelanjutan,” katanya.
Edi juga mengakui kondisi jalan di Pontianak yang relatif terbatas dan tingkat kepadatan lalu lintas yang tinggi menjadi tantangan tersendiri dalam penerapan angkutan umum.
Karena itu, sosialisasi kepada masyarakat dan evaluasi secara berkala diperlukan untuk memastikan kehadiran bus tidak menambah persoalan lalu lintas, tetapi justru menjadi alternatif yang mampu mengurangi penggunaan kendaraan pribadi.
Sementara itu, Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Kelas II Kalimantan Barat, I Ketut Suhartana, mengatakan pemerintah telah menetapkan tiga trayek untuk layanan angkutan umum perkotaan. Namun, pada tahap awal, uji coba akan difokuskan pada dua koridor.
Koridor pertama melayani rute Rusunawa Harapan Jaya menuju RSUD dr. Soedarso dengan panjang lintasan sekitar 21,04 kilometer. Rute tersebut membutuhkan delapan armada, terdiri atas tujuh bus operasional dan satu bus cadangan.
Adapun koridor kedua menggunakan pola melingkar atau looping, dengan rute TPI Nipah Kuning menuju Sungai Raya Dalam sepanjang sekitar 34,52 kilometer. Koridor ini membutuhkan 11 armada, yakni 10 bus operasional dan satu bus cadangan.
“Dari tiga trayek yang telah diputuskan, pada tahap awal ini kami akan melaksanakan uji coba pada dua trayek terlebih dahulu,” jelas Suhartana.
Ia menerangkan, skema BTS merupakan mekanisme pembelian layanan oleh pemerintah kepada operator angkutan umum dengan mengacu pada Standar Pelayanan Minimal (SPM).
Standar tersebut mencakup enam aspek utama, yaitu keselamatan, keamanan, kenyamanan, keteraturan, keterjangkauan, dan kesetaraan pelayanan.
Kedua koridor ditargetkan beroperasi penuh saat peluncuran pada Mei 2027. Pada masa pengenalan, pemerintah juga berencana memberikan layanan tanpa tarif agar masyarakat dapat mengenal dan mencoba kembali transportasi umum perkotaan.
“Pada saat peluncuran nanti, operasional sudah berjalan penuh sekaligus menjadi masa percobaan dan sosialisasi kepada masyarakat. Kemungkinan masyarakat tidak dipungut bayaran selama masa pengenalan ini,” ungkapnya.
Untuk menunjang keamanan dan pengawasan, armada bus nantinya direncanakan dilengkapi kamera pengawas (CCTV), GPS, sistem pemantauan perilaku pengemudi, serta perangkat pembayaran elektronik Tap on Bus.
PT Surveyor Indonesia juga akan dilibatkan dalam pengelolaan dan verifikasi kinerja operator berdasarkan standar pelayanan yang telah ditetapkan.
Suhartana menambahkan, program BTS akan berada di bawah dukungan dan pengelolaan Kementerian Perhubungan selama tiga tahun pertama. Setelah periode tersebut, pengelolaan layanan direncanakan diserahterimakan kepada Pemerintah Kota Pontianak.
Kesiapan pemerintah daerah, khususnya dalam penyediaan infrastruktur, pembiayaan, dan pengelolaan operasional, menjadi faktor penting agar layanan transportasi publik tersebut dapat berjalan secara berkelanjutan. [SK]
