Sanggau, Kalbar (Suara Nusantara) – Keterbatasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sanggau tahun 2026 menjadi sorotan DPRD Sanggau karena dinilai berdampak terhadap lambatnya pembangunan infrastruktur dan pemenuhan layanan dasar masyarakat.
Ketua DPRD Sanggau Hendrikus Hengki. SUARANUSANTARA/SK
Ketua DPRD Kabupaten Sanggau Hendrikus Hengki mengatakan, APBD Sanggau tahun 2026 hanya berada di kisaran Rp1,6 triliun. Dari jumlah tersebut, sekitar 59 persen atau kurang lebih Rp937 miliar terserap untuk belanja gaji pegawai.
“Ya memang seperti yang kita ketahui APBD Kabupaten Sanggau untuk tahun 2026 ini hanya berkisar di angka Rp1,6 triliun. Dan dari Rp1,6 triliun itu untuk gaji pegawai saja sudah 59 persen, kurang lebih Rp937 miliar,” ujar Hengki.
Besarnya porsi belanja pegawai tersebut membuat ruang fiskal pemerintah daerah untuk membiayai pembangunan menjadi semakin terbatas. Setelah dikurangi belanja operasional dan berbagai kegiatan pemerintahan, anggaran yang dapat dialokasikan untuk pembangunan fisik di masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD) relatif kecil.
“Terus ditambah dengan belanja-belanja operasional kegiatan-kegiatan, untuk fisik dan pembangunan itu hanya untuk OPD itu kurang lebih dibagi,” katanya.
Menurut Hengki, keterbatasan anggaran pembangunan tersebut tidak dapat dipisahkan dari persoalan layanan dasar masyarakat. Ia menilai pembangunan infrastruktur memiliki keterkaitan erat dengan pertumbuhan ekonomi, pendidikan, kesehatan hingga persoalan stunting.
“Kalau bicara infrastruktur, bicara pembangunan, bagaimana ekonomi bisa tumbuh kalau layanan dasar dari masyarakatnya tidak dipenuhi. Akar dari permasalahan pendidikan, akar dari permasalahan kesehatan, termasuk stunting, itu kan berawal dari pertumbuhan ekonomi,” jelasnya.
Salah satu persoalan yang menjadi perhatian utama adalah kondisi jalan kabupaten. Hengki menyebut tingkat kemantapan jalan di Sanggau saat ini baru sekitar 27 persen. Artinya, sekitar 73 persen jalan kabupaten atau kurang lebih 700 kilometer masih dalam kondisi belum mantap.
“Kabupaten Sanggau ini hanya memiliki kemantapan jalan itu hanya kurang lebih di angka 27 persen. Bahkan yang belum mantap itu di angka 73 persennya. Ada kurang lebih 700 kilo jalan Sanggau yang belum kondisi mantap itu menjadi tanggung jawab Kabupaten. Dan Sanggau memang tidak berdaya,” tegasnya.
Di sisi lain, kemampuan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sanggau juga dinilai belum cukup kuat untuk menopang kebutuhan pembangunan yang begitu besar.
Hengki menjelaskan, sejumlah sumber penerimaan daerah yang dapat dioptimalkan masih terbatas. Sementara sektor perkebunan dan pertambangan yang menjadi potensi ekonomi besar di Sanggau kewenangannya banyak berada di tingkat pemerintah pusat.
“Karena sumber-sumber PAD Sanggau ini kan hanya retribusi hotel, opsi pajak, dan terus yang restoran. Karena dua sumber kekayaan Sanggau itu yaitu perkebunan dan pertambangan itu semuanya sudah diambil oleh pusat kewenangannya,” ucapnya.
“Kalau itu dikembalikan ke daerah Sanggau ini jauh lebih maju dari daerah-daerah lain. Kita memiliki luas yang luar biasa,” tambahnya.
Menghadapi kondisi tersebut, DPRD Sanggau mendorong adanya terobosan pembiayaan pembangunan melalui optimalisasi dana tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR).
Hengki mengusulkan agar CSR perusahaan, khususnya yang berkaitan dengan pembangunan infrastruktur, tidak lagi berjalan secara parsial. Menurutnya, dana CSR dapat dikoordinasikan bersama pemerintah daerah dan diarahkan pada program infrastruktur yang manfaatnya dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat.
Ia mengaku telah membahas gagasan tersebut bersama Bupati Sanggau, Kajari, Kapolres, Forkopimda hingga sejumlah perusahaan, termasuk PT Antam.
“Kami Forkompimda akan berkoordinasi dengan pihak-pihak perusahaan bagaimana memanfaatkan CSR-nya. Karena satu-satunya solusi bagaimana Sanggau ini bisa maju dan bagaimana infrastruktur itu bisa baik,” kata Hengki.
Salah satu konsep yang ditawarkan adalah program “5 Zona Alat Berat”. Melalui konsep tersebut, CSR perusahaan yang dialokasikan untuk infrastruktur dihimpun secara terkoordinasi untuk membeli dan mengoperasikan alat berat yang kemudian digunakan memperbaiki jalan di sejumlah zona secara bertahap.
“Misalnya dari sekian item dari infrastruktur itu, udahlah untuk CSR itu. Yang infrastruktur ini posnya dikelola oleh pemerintah daerah, minta semua perusahaan ini patungan. Kemarin Antam oke kok setuju katanya, ini lebih baik nih Pak Ketua katanya, ide ini bagus nih,” ungkapnya.
Hengki mencontohkan, apabila setiap perusahaan menyisihkan dana CSR untuk infrastruktur, nilai yang terkumpul dapat mencapai miliaran rupiah setiap tahun.
“Supaya misalnya Antam ini misalnya setiap tahunnya untuk infrastruktur mereka poskan Rp500 juta. Untuk perusahaan yang lain-lainnya, terkumpullah semuanya misalnya Rp20 miliar dari infrastruktur. Bisa kita beli alat berat untuk 3 titik atau 3 zona untuk tahun pertama, tahun kedua 2 zona lagi. Tahun berikutnya mereka tinggal operasional dan lain-lainnya, maka jalan yang rusak di Kabupaten Sanggau ini bisa kita atasi dan perbaiki,” jelasnya.
Menurut Hengki, pola tersebut dinilai lebih efektif dibandingkan penyaluran CSR yang dilakukan masing-masing perusahaan secara terpisah berdasarkan wilayah operasionalnya.
Ia menilai pembangunan Kabupaten Sanggau harus dilakukan secara menyeluruh, termasuk di wilayah yang tidak memiliki perusahaan besar.
“Setiap investor yang datang atau setiap investasi yang datang itu kan datang ke Kabupaten Sanggau, bukan ke Kecamatan A atau Kecamatan B atau Kecamatan C, tapi ke Kabupaten Sanggau. Maka ada salah satu kecamatan seperti Jangkang yang tidak punya perusahaan, apa yang mereka bisa harapkan?” ujarnya.
Karena itu, koordinasi antara pemerintah daerah dan dunia usaha dinilai penting agar manfaat CSR dapat menjangkau lebih banyak wilayah dan tidak hanya terkonsentrasi di sekitar lokasi perusahaan.
Hengki mengatakan, pembahasan mengenai skema tersebut akan segera dilakukan dengan melibatkan perusahaan perkebunan dan pertambangan yang beroperasi di Kabupaten Sanggau.
“Dalam waktu dekat kemarin juga saya sudah komunikasi dengan Pak Sekda, dalam waktu dekat mulai dari akhir bulan ini kita sudah panggil semua perusahaan, atau di awal September, kita akan panggil semua perusahaan-perusahaan yang ada baik itu pertambangan, perkebunan untuk membagi dana CSR-nya untuk dikelola untuk satu fokus untuk infrastruktur supaya Sanggau ini bisa maju, masyarakatnya bisa baik dan perekonomian bisa tumbuh,” pungkasnya.
DPRD Sanggau berharap kolaborasi antara pemerintah daerah, perusahaan dan seluruh pemangku kepentingan dapat menjadi salah satu solusi menghadapi keterbatasan fiskal daerah, sekaligus mempercepat perbaikan infrastruktur yang selama ini menjadi kebutuhan mendesak masyarakat.[SK]
.jpeg)
