Singkawang, Kalbar (Suara Nusantara) – Pemadaman listrik massal yang melanda Kota Singkawang dalam beberapa hari terakhir menuai sorotan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Singkawang. Ketua Komisi II DPRD Kota Singkawang, Harry Sarasati Wedha Sugeng, menilai gangguan pasokan listrik tersebut tidak hanya menghambat aktivitas masyarakat, tetapi juga berdampak serius terhadap roda perekonomian daerah.
Suasana padamnya listrik di Pasar Hongkong Singkawang belum lama ini. SUARANUSANTARA/SK
Menurut Harry, pemadaman listrik yang berlangsung berulang kali telah memicu keluhan luas dari masyarakat. Dampaknya dirasakan mulai dari rumah tangga hingga para pelaku usaha yang bergantung pada pasokan listrik untuk menjalankan aktivitas ekonomi.
"Tak sekadar mengganggu aktivitas rumah tangga, kondisi Singkawang padam listrik juga memukul urat nadi perekonomian daerah dan menyebabkan kerugian finansial bagi para pelaku usaha," ujarnya.
Legislator dari Fraksi Partai Gerindra itu menjelaskan, sektor yang paling terdampak adalah usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Padahal, Kota Singkawang dikenal sebagai kota jasa dan pariwisata yang menjadi salah satu destinasi utama di Kalimantan Barat.
Berdasarkan pantauannya, aktivitas ekonomi di sejumlah pusat perdagangan, seperti kawasan Pasar Hongkong, mengalami penurunan. Berbagai usaha, mulai dari warung makan, kedai kopi, hingga industri rumahan, terpaksa menghadapi kerugian akibat terganggunya operasional. Selain itu, banyak pelaku usaha mengalami kerusakan atau pembusukan bahan baku makanan yang disimpan di lemari pendingin karena listrik padam dalam waktu yang cukup lama.
Harry juga menyoroti kerugian yang dialami masyarakat akibat terganggunya penggunaan peralatan elektronik rumah tangga serta sistem pendukung bagi usaha yang bergantung pada pasokan listrik.
"Peralatan listrik rumah tangga dan hewan peliharaan yang bergantung pada kelistrikan juga terdampak. Siapa yang akan bertanggung jawab atas kerugian finansial yang harus ditanggung masyarakat?" tegasnya.
Ia menilai, di tengah era digitalisasi ekonomi saat ini, listrik merupakan kebutuhan utama yang menopang aktivitas usaha. Ketika aliran listrik terhenti selama berjam-jam, transaksi ekonomi, layanan digital, hingga aktivitas UMKM ikut lumpuh.
"Begitu listrik mati berjam-jam, seluruh ekonomi mikro ikut macet. Kerugian ini nyata dirasakan masyarakat, bukan sekadar kondisi kota yang gelap," katanya.
Atas kondisi tersebut, Harry mendesak PLN agar lebih terbuka kepada masyarakat terkait penyebab pemadaman, langkah penanganan yang dilakukan, serta upaya mitigasi agar gangguan serupa tidak terus berulang.
Ia juga meminta perusahaan penyedia listrik tersebut menjalankan kewajibannya sebagai penyelenggara layanan publik, termasuk memenuhi hak-hak konsumen sesuai ketentuan yang berlaku.
"Saya meminta PLN Singkawang harus transparan, memberikan mitigasi dan solusi cepat agar persoalan ini tidak berlarut-larut, sekaligus memenuhi hak-hak konsumen," ujarnya.
Harry menambahkan, selama ini masyarakat selalu memenuhi kewajibannya membayar tagihan listrik tepat waktu. Bahkan, keterlambatan pembayaran sedikit saja dapat dikenai denda maupun sanksi pemutusan layanan.
Karena itu, menurutnya, sudah selayaknya masyarakat juga memperoleh perlindungan ketika pelayanan dari penyedia listrik tidak berjalan sebagaimana mestinya.
"Masyarakat Kota Singkawang selalu patuh membayar tagihan listrik setiap bulan. Jadi sudah sepatutnya ketika PLN gagal memberikan hak masyarakat, PLN juga harus berani memberikan kompensasi atas kerugian ekonomi yang dialami warga," pungkasnya.
Pernyataan tersebut menjadi perhatian di tengah masih berlangsungnya pemadaman listrik di sejumlah wilayah Kalimantan Barat yang berdampak pada aktivitas masyarakat, dunia usaha, hingga sektor pariwisata. Masyarakat kini berharap pasokan listrik dapat segera kembali normal dan pelayanan kepada pelanggan semakin ditingkatkan.[SK]
.jpeg)
(1).jpeg)
