Pontianak, Kalbar (Suara Nusantara) – Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan, menegaskan pentingnya percepatan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebagai langkah strategis untuk mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Penegasan tersebut disampaikan saat memimpin Coffee Morning bersama para kepala perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat di Balai Petitih, Jumat (3/7/2026).
Coffee Morning bersama jajaran kepala perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat di Balai Petitih, Jumat (3/7/2026). SUARANUSANTARA/SK
Pertemuan evaluasi tersebut difokuskan pada capaian realisasi APBD, efektivitas pelaksanaan program pembangunan, serta penguatan sinergi antarorganisasi perangkat daerah (OPD) guna mempercepat pencapaian target pembangunan Kalimantan Barat periode 2025–2029.
Dalam arahannya, Ria Norsan menekankan bahwa seluruh perangkat daerah harus memastikan setiap program dan penggunaan anggaran selaras dengan visi pembangunan Provinsi Kalimantan Barat, yakni "Terwujudnya Kalimantan Barat yang Adil, Demokratis, Religius, Sejahtera, dan Berwawasan Lingkungan."
Menurutnya, keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari besarnya serapan anggaran, tetapi juga dari manfaat nyata yang dirasakan masyarakat melalui berbagai program pemerintah.
"Setiap program harus memberikan dampak yang nyata. Anggaran yang terserap dengan baik harus berbanding lurus dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat," tegas Ria Norsan.
Gubernur meminta seluruh kepala perangkat daerah segera mengidentifikasi berbagai kendala, baik administratif maupun teknis, yang masih menghambat pelaksanaan program. Langkah tersebut dinilai penting agar percepatan realisasi APBD dapat dilakukan tanpa mengabaikan prinsip akuntabilitas, transparansi, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.
Selain mendorong percepatan pelaksanaan anggaran, Ria Norsan juga mengingatkan pentingnya menghilangkan ego sektoral di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. Ia meminta seluruh OPD memperkuat koordinasi dan kolaborasi sehingga setiap kebijakan dan program pembangunan dapat saling mendukung untuk menghasilkan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat.
Menurutnya, pembangunan yang berkualitas hanya dapat diwujudkan melalui kerja sama lintas sektor yang solid, di mana setiap perangkat daerah menjalankan perannya secara sinergis dalam mencapai target pembangunan daerah.
Dalam kesempatan tersebut, Gubernur turut menyoroti pentingnya percepatan peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM). Meskipun Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kalimantan Barat pada 2025 telah mencapai angka 72,09 dan masuk kategori tinggi, ia menilai masih diperlukan berbagai inovasi untuk meningkatkan kualitas pendidikan, pelayanan kesehatan, serta kesejahteraan masyarakat secara lebih merata di seluruh wilayah Kalimantan Barat.
"Ke depan kita harus terus bekerja keras meningkatkan kualitas SDM. Pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat harus menjadi perhatian utama agar pembangunan benar-benar dirasakan oleh seluruh masyarakat Kalimantan Barat," ujarnya.
Ria Norsan juga mendorong transformasi budaya kerja Aparatur Sipil Negara (ASN) agar semakin profesional, inovatif, responsif, serta berorientasi pada hasil (outcome-based). Ia menegaskan bahwa setiap rupiah anggaran yang dibelanjakan harus mampu menghasilkan manfaat yang terukur dan memberikan dampak positif bagi masyarakat.
Menurutnya, ASN harus terus meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan mengedepankan efektivitas, efisiensi, serta inovasi dalam setiap pelaksanaan program pemerintah.
Mengakhiri arahannya, Gubernur mengajak seluruh jajaran Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat memanfaatkan momentum semester kedua tahun 2026 untuk mempercepat pelaksanaan seluruh program prioritas yang telah direncanakan.
"Mari kita tancap gas. Pastikan seluruh program berjalan tepat waktu, tepat sasaran, dan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat. Dengan kolaborasi yang kuat dan komitmen bersama, kita optimistis visi pembangunan Kalimantan Barat dapat terwujud," tegas Ria Norsan.
Melalui evaluasi rutin tersebut, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat berharap realisasi APBD dapat terus meningkat seiring dengan optimalisasi pelaksanaan program pembangunan. Dengan demikian, setiap kebijakan dan penggunaan anggaran diharapkan mampu memberikan manfaat yang nyata, mempercepat pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat di seluruh wilayah Kalimantan Barat.[SK]
.jpeg)
.jpeg)