Jalan Mantap Kalbar Naik, Pemprov Genjot Infrastruktur Kejar Target 80 Persen

 

Kepala Dinas PUPR Kalbar, Iskandar Zulkarnaen.SUARANUSANTARA/SK

Pontianak, Kalbar (Suara Nusantara) – Pembangunan infrastruktur jalan di Kalimantan Barat terus menunjukkan tren positif. Persentase jalan mantap meningkat dari 64,01 persen pada 2024 menjadi 65,06 persen pada 2025 di bawah kepemimpinan Gubernur Kalbar, Ria Norsan, bersama Wakil Gubernur Krisantus Kurniawan.

Capaian ini menjadi bagian dari target ambisius Pemerintah Provinsi Kalbar untuk mendorong kondisi jalan mantap hingga 80 persen dalam kurun waktu empat tahun ke depan.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kalbar, Iskandar Zulkarnaen, menegaskan bahwa pembangunan jalan dan jembatan dilakukan secara terukur dan berbasis data. Penentuan prioritas mengacu pada hasil survei rutin kondisi jalan, serta peninjauan langsung oleh gubernur ke wilayah dengan tingkat kerusakan tinggi dan akses terbatas.

“Fokus utama kami adalah infrastruktur, terutama jalan, karena targetnya jelas, yakni 80 persen jalan mantap selama masa kepemimpinan. Ini menjadi prioritas utama,” ujarnya.

Ia menjelaskan, pembangunan difokuskan pada ruas-ruas jalan yang mengalami kerusakan berat, memiliki aksesibilitas rendah, serta berperan penting dalam mendukung konektivitas antarwilayah.

Menurut Iskandar, konsep pemerataan yang diterapkan tidak semata-mata berbasis pembagian anggaran yang sama, melainkan berdasarkan kebutuhan riil di lapangan.

“Jalan dengan tingkat kemantapan rendah menjadi prioritas. Sementara yang sudah baik, anggarannya disesuaikan. Pemerataan kami arahkan pada fungsi jalan agar seluruh wilayah memiliki akses yang layak,” jelasnya.

Salah satu proyek prioritas yang saat ini tengah dipercepat adalah pembangunan ruas Sukadana–Teluk Batang di Kabupaten Kayong Utara. Ruas tersebut menjadi akses vital dalam mendukung pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) 2026.

Pemerintah menargetkan pengerjaan ruas jalan tersebut rampung sebelum pelaksanaan MTQ pada Agustus mendatang, sehingga sudah dalam kondisi fungsional dan aman dilalui.

Percepatan pembangunan ini diharapkan tidak hanya menunjang kelancaran agenda keagamaan tingkat provinsi, tetapi juga memperkuat konektivitas serta mendorong pertumbuhan ekonomi, khususnya di wilayah pesisir Kalimantan Barat.[SK]