Genjot IPM Kalbar ke 75, Norsan Dorong Paket C, Renovasi Sekolah hingga Standarisasi MBG

 

Gubernur Kalbar Ria Norsan saat kunjungi SMKN 1 Ketapang.SUARANUSANTARA/SK

Ketapang, Kalbar (Suara Nusantara) – Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan, menegaskan komitmennya dalam mempercepat peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) melalui program terpadu yang menyasar sektor pendidikan dan kesehatan secara simultan.

Salah satu langkah strategis yang diusung adalah penyelenggaraan program Paket C bagi masyarakat usia produktif yang belum menamatkan pendidikan jenjang SMA. Program ini akan melibatkan dunia pendidikan, termasuk sekolah kejuruan, serta sektor swasta yang memiliki banyak tenaga kerja di Kabupaten Ketapang.

“Kita didik kembali masyarakat yang bekerja agar minimal bisa menamatkan jenjang SMA. Ini penting karena IPM kita saat ini masih berada di peringkat kelima,” ujar Norsan saat menghadiri Musrenbang RKPD Kabupaten Ketapang tahun 2027.

Menurutnya, program tersebut menjadi solusi konkret dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM), terutama bagi para pekerja yang selama ini belum mendapatkan akses pendidikan lanjutan. Kolaborasi antara sekolah dan perusahaan diharapkan mampu mempercepat peningkatan rata-rata lama sekolah secara signifikan.

Saat ini, IPM Kalimantan Barat tercatat mencapai 72,09 persen, sementara Kabupaten Ketapang berada di angka 71 persen. Meski mengalami peningkatan, Norsan menilai capaian tersebut masih perlu didorong agar mampu bersaing dengan daerah lain, seperti Kalimantan Utara yang menargetkan IPM sebesar 74,5.

“Saya minta Kepala Bappeda targetkan 75. Masalah tercapai atau tidak, kita berupaya semaksimal mungkin. Jika mencapai 75, artinya kita sudah di atas Kalimantan Utara,” tegasnya.

Selain fokus pada pendidikan nonformal, Norsan juga menyoroti kondisi infrastruktur pendidikan yang dinilai perlu perhatian serius. Salah satunya adalah SMAN 1 Ketapang yang dinilai sudah membutuhkan renovasi.

“Kondisi fisik sekolah ini sudah memprihatinkan dan perlu segera direnovasi. Ada bangunan lama yang menyempal di tengah, nanti akan kita rapikan menjadi bentuk letter O. Bangunan tengah tersebut akan dirobohkan untuk dijadikan halaman,” jelasnya.

Di sisi lain, ia memastikan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di sekolah tersebut berjalan dengan baik dan memenuhi standar gizi siswa. Ia juga mengapresiasi kualitas menu yang dinilai telah sesuai dengan kebutuhan gizi peserta didik.

Namun demikian, Norsan menegaskan pentingnya standarisasi dapur dalam program MBG, termasuk ketersediaan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) serta akses air bersih.

“Apabila dapur tidak memenuhi standar, misalnya tidak memiliki IPAL dan akses air bersih, maka boleh kita tutup. Kami tidak ingin ada lagi kasus anak-anak sekolah yang keracunan makanan,” tegasnya.

Berbagai langkah tersebut menjadi bagian dari strategi Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dalam meningkatkan kualitas pembangunan manusia sekaligus mendorong tercapainya pembangunan daerah yang lebih maju, sehat, dan berkelanjutan.[SK]