Pontianak, Kalbar (Suara Nusantara) – Layanan penyeberangan feri Bardan–Siantan resmi berhenti beroperasi sejak 1 April 2026. Berdasarkan pantauan di lapangan, aktivitas penyeberangan tidak lagi berlangsung, sementara sejumlah infrastruktur yang mengalami kerusakan belum menunjukkan tanda-tanda perbaikan hingga Rabu (01/04/2026) siang.
Feri Bardan–Siantan Resmi Berhenti Beroperasi, Perbaikan Infrastruktur Masih Menunggu Kepastian.SUARANUSANTARA/SK
Penghentian operasional ini dilakukan Pemerintah Kota Pontianak menyusul kondisi fasilitas yang dinilai sudah sangat memprihatinkan dan berpotensi membahayakan keselamatan pengguna jasa.
Kepala Dinas Perhubungan Kota Pontianak, Trisna Ibrahim, mengungkapkan bahwa pembangunan kembali dermaga membutuhkan proses panjang dan perencanaan matang. Bahkan, pembangunan di lokasi yang sama dinilai cukup kompleks dan membutuhkan biaya lebih besar.
“Ini perlu waktu, untuk membangun dermaga tidak gampang, membangun di tempat yang sama tidak gampang, cost-nya lebih besar, mungkin ke depan membangun posisinya di sebelah,” ujarnya, Senin (31/03/2026).
Ia menambahkan, opsi memperbaiki struktur lama dengan cara menariknya juga tidak efisien, karena biaya yang diperlukan hampir setara dengan membangun baru.
“Menarik struktur yang lama biayanya sama dengan membangun, dan itu perlu waktu. APBD kita juga mengalami pemangkasan cukup besar, sementara pembangunan infrastruktur seperti ini membutuhkan dana besar, jadi kita ajukan proposal ke Kementerian Perhubungan,” jelasnya.
Sementara itu, Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono menegaskan bahwa perbaikan fasilitas tersebut merupakan kewenangan pemerintah pusat melalui Kementerian Perhubungan. Pemkot, kata dia, telah menyurati pihak terkait agar segera mengambil langkah.
“Itu tanggung jawab Kementerian Perhubungan. Kita sudah menyurati untuk segera memperbaiki, kita minta cepat ditindaklanjuti,” tegasnya.
Hingga kini, belum ada kepastian kapan perbaikan akan dimulai maupun kapan layanan feri Bardan–Siantan kembali beroperasi. Kondisi ini berdampak langsung terhadap mobilitas masyarakat yang selama ini sangat bergantung pada layanan penyeberangan tersebut sebagai akses utama.[SK]