Sambas, Kalbar (Suara Nusantara) – Abrasi akibat pasang laut dan hantaman ombak besar terus menggerus kawasan Jembatan Matang Danau di Kecamatan Paloh, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat. Kondisi tersebut membuat jembatan yang menjadi akses vital masyarakat pesisir kian mengkhawatirkan dan memicu desakan agar pemerintah segera mengambil langkah konkret.
Kondisi Jembatan Matang Danau di Kecamatan Paloh, Kabupaten Sambas, terlihat kian memprihatinkan akibat hantaman pasang laut dan abrasi yang terus menggerus struktur jembatan.SUARANUSANTARA/SK
Seorang warga setempat, Akhmad, menuturkan abrasi yang terjadi di sekitar jembatan berpotensi membahayakan keselamatan pengguna jalan apabila dibiarkan tanpa penanganan serius.
“Keadaan jembatan ini sudah sangat mengkhawatirkan dan jelas mengganggu keselamatan lalu lintas. Kami berharap ada perhatian serius dari pemerintah, terutama untuk pengamanan dari abrasi,” ungkapnya.
Akhmad juga berharap Balai Wilayah Sungai (BWS) Provinsi Kalimantan Barat dapat segera turun tangan untuk mencegah kerusakan yang lebih parah. Pasalnya, Jembatan Matang Danau merupakan bagian dari jalan provinsi yang menjadi urat nadi pergerakan ekonomi dan sosial masyarakat Paloh dan sekitarnya.
“Kami meminta adanya tindakan cepat dari pemerintah daerah, provinsi, maupun BWS. Jangan sampai menunggu jembatan ini rusak parah atau ambruk baru dilakukan perbaikan,” tegasnya.
Sorotan serupa disampaikan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sambas, Sehan A Rahman. Ia menegaskan bahwa kondisi Jembatan Matang Danau yang berada di Dusun Matang Putus, Desa Matang Danau, Kecamatan Paloh, harus segera mendapat penanganan serius dan terencana.
Menurut Sehan, pasang laut yang disertai ombak besar merupakan fenomena tahunan di wilayah pesisir Paloh. Kondisi ini menjadi penyebab utama abrasi yang terus terjadi dari tahun ke tahun dan semakin mengancam infrastruktur di sekitarnya.
“Kami berharap pemerintah pusat melalui BWS dapat menindaklanjuti pembangunan penahan ombak di kawasan Pantai Matang Danau,” ujarnya.
Ia menambahkan, abrasi yang dipicu gelombang laut dan angin kencang umumnya terjadi pada periode akhir hingga awal tahun. Oleh karena itu, diperlukan penanganan jangka panjang yang komprehensif dengan dukungan anggaran besar.
“Penanganan abrasi ini idealnya menggunakan APBN karena membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Mudah-mudahan pada 2026 ini ada realisasi pembangunan tanggul abrasi, apalagi sebelumnya lokasi ini sudah pernah ditinjau oleh staf khusus dari kementerian terkait,” jelasnya.
Sehan menegaskan abrasi yang terus berlangsung tidak boleh dibiarkan berlarut-larut, mengingat setiap tahun garis pantai semakin tergerus dan risiko kerusakan infrastruktur semakin besar. Ia pun mendorong agar persoalan ini diperjuangkan secara berjenjang melalui Dinas PUPR hingga ke pemerintah pusat.
“Harapan kita bersama, pada tahun 2026 ini pembangunan tanggul abrasi benar-benar bisa kembali direalisasikan,” pungkasnya.[SK]
.jpg)
.jpeg){kind=spacer}
