Presiden Wacanakan Pembatasan Game Online Usai Insiden SMAN 72, Pengamat: “Akar Masalah Harus Diatasi, Bukan Sekadar Tutup PUBG”

Pengamat sosial, Viza Juliansyah saat diwawancarai mengenai rencana pembatasan game online oleh Presiden Prabowo Subianto pada Kamis (13/11/2025).SUARANUSANTARA/SK

Pontianak, Kalbar (Suara Nusantara) – Presiden Prabowo Subianto mewacanakan pembatasan terhadap sejumlah game online yang mengandung unsur kekerasan, termasuk PUBG, pasca-insiden ledakan yang terjadi di SMAN 72 Jakarta. Rencana ini disampaikan Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, yang mengaku menerima arahan langsung dari Presiden.

Pemerintah menilai game dengan konten penggunaan senjata dapat memberi pengaruh signifikan terhadap perilaku generasi muda, terutama dalam pola interaksi dan keseharian mereka di era digital.

Menanggapi hal tersebut, Pengamat Sosial sekaligus Doktor Sosiologi Universitas Tanjungpura, Viza Juliansyah, mengingatkan bahwa insiden di SMAN 72 Jakarta tidak bisa dikaitkan hanya dengan game online.

“Variabelnya bukan satu. Bukan game online sebagai satu-satunya penyebab. Ada faktor pembulian, pengawasan sekolah, hingga peran orang tua,” ujar Viza dalam wawancara, Kamis (13/11/2025).

Viza mengakui game online dapat memberi pengaruh terhadap perilaku pemainnya, namun tidak dapat dijadikan faktor tunggal pemicu kekerasan.

“Apa yang kita lihat, dengar, dan lakukan tentu berpengaruh terhadap perilaku. Artinya game online jelas memberi pengaruh,” jelasnya.

Viza menilai rencana pembatasan game online merupakan langkah pemerintah untuk mengurangi potensi dampak negatif. Meski demikian, ia menegaskan bahwa pembatasan tidak cukup tanpa penanganan akar permasalahan.

“Saya setuju pembatasan, tapi tidak bisa berhenti di situ. Akar masalahnya harus diselesaikan dulu. Mekanisme pembatasannya juga harus dipikirkan matang-matang,” ujarnya.

Menurutnya, faktor seperti bullying, rendahnya pengawasan orang tua, serta kurangnya kemampuan tenaga pendidik dalam mendeteksi perilaku berisiko harus menjadi fokus utama pemerintah.

Viza juga menyoroti kesulitan dalam penerapan pembatasan total game online, terutama karena tingginya ketergantungan masyarakat terhadap internet.

“Pembatasannya seperti apa? Apakah menutup akses PUBG secara total? Apakah masalahnya hanya PUBG? Implementasinya tidak mudah,” tegasnya.

Lebih jauh, Viza menilai bahwa upaya pencegahan kekerasan harus dimulai dari lingkungan terdekat remaja sekolah dan keluarga.

“Yang harus benar-benar kita perhatikan adalah sekolah, orang tua, dan kasus bullying itu sendiri. Bullying nyata terjadi. Sekolah dan orang tua harus mampu mencegahnya. Pembinaan signifikan sangat diperlukan,” pungkasnya.[SK]