Pontianak, Kalbar (Suara Nusantara) – Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan, menegaskan bahwa kondisi keamanan di seluruh wilayah Kalbar saat ini tetap aman dan kondusif, meski gelombang aksi demonstrasi tengah terjadi di berbagai daerah di Indonesia.
Gubernur Kalbar Ria Norsan saat pimpin Rakor bersama para Bupati/Wali Kota se-Kalimantan Barat dan Kepala OPD Pemerintah Provinsi Kalbar yang digelar secara virtual dari Balai Petitih Kantor Gubernur, Selasa (2/9/2025).SUARANUSANTARA/SK
Hal tersebut ia sampaikan dalam Rapat Koordinasi virtual bersama para bupati/wali kota se-Kalimantan Barat dan jajaran Kepala OPD Pemprov Kalbar dari Balai Petitih Kantor Gubernur, Selasa (2/9/2025).
Menurut Norsan, aksi penyampaian aspirasi mahasiswa di Kalbar berjalan tertib tanpa insiden berarti. Bahkan daerah yang semula tidak diperkirakan ikut menggelar aksi, seperti Kayong Utara, tetap berlangsung damai.
“Saya pikir Kayong tidak ada demo, ternyata ada juga. Tapi berjalan kondusif,” ujarnya.
Dalam arahannya, Gubernur menyoroti dua isu utama yang kerap menjadi perhatian masyarakat, yakni infrastruktur jalan dan penanganan pertambangan tanpa izin (PETI).
Tahun 2025 ini, Pemprov Kalbar telah mengalokasikan Rp475 miliar untuk memperbaiki jalan provinsi di 13 kawasan kota. Namun, ia mengakui masih banyak keterbatasan mengingat lebih dari 60 persen jalan kabupaten dalam kondisi rusak.
“Kita tidak bisa memenuhi semua kebutuhan, karena kondisi jalan memang berat dan dana terbatas,” jelasnya.
Sementara terkait PETI, pemerintah mendorong pembentukan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) sebagai solusi. Saat ini, baru Kabupaten Ketapang dan Kapuas Hulu yang memiliki WPR. Namun, Norsan menegaskan bahwa proses pengesahan WPR merupakan kewenangan Kementerian ESDM.
“Kita hanya memberikan rekomendasi. Keputusan tetap di pusat,” tegasnya.
Norsan juga mengingatkan masyarakat untuk bijak bermedia sosial. Ia mencontohkan kabar bohong yang sempat beredar mengenai gedung DPR RI disebut terbakar, padahal tidak benar.
“Saya sampai telepon sana-sini untuk memastikan, ternyata hoaks,” katanya.
Dalam rapat tersebut, Gubernur menginstruksikan tiga langkah strategis bagi seluruh jajaran pemerintah daerah dan aparat:
Perkuat Koordinasi dan Komunikasi – Melibatkan tokoh masyarakat, perguruan tinggi, media, dan aparat dalam menyampaikan informasi yang benar serta mencegah hoaks.
Pendekatan Humanis oleh Aparat – Mengedepankan langkah persuasif untuk menjaga ketertiban dan melindungi masyarakat dari provokasi.
Ketersediaan Pelayanan Publik – Menjamin layanan di bidang pendidikan, kesehatan, UMKM, dan investasi tetap berjalan optimal.
“Kalbar adalah rumah besar yang harus kita jaga bersama. Jangan sampai ada pihak-pihak tidak bertanggung jawab memecah belah persatuan,” tegas Norsan.
Ia juga mengajak semua pihak untuk menjaga kolaborasi, mempererat persaudaraan, dan menjadikan Kalbar sebagai contoh provinsi yang aman, damai, dan demokratis.
“Pelayanan publik harus tetap berjalan. Jangan sampai kita terbawa arus situasi nasional sehingga abai terhadap tugas utama kita,” pungkasnya.[SK]
.jpg)