Pontianak, Kalbar (Suara Nusantara) – Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan, menginstruksikan seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemprov Kalbar untuk mendukung dan menyukseskan Survei Penilaian Integritas (SPI) yang tengah digelar oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hingga 31 Oktober 2025.
Potret Gubernur Kalbar, Ria Norsan, saat ditemui di Polda Kalbar pada Jum’at (19/09/2025).SUARANUSANTARA/SK
Ria Norsan menegaskan, survei ini merupakan instrumen penting dalam mengukur tingkat integritas dan memetakan potensi risiko korupsi di instansi pemerintah. Oleh karena itu, ia meminta ASN tidak menganggap remeh proses pengisian survei tersebut.
“Survei ini jangan diabaikan. Segera diisi dengan sebaik-baiknya karena menjadi cermin integritas kita dan keseriusan dalam membangun pemerintahan yang bersih,” ujarnya di Pontianak, Senin (29/9/2025).
Menurut Norsan, partisipasi ASN dalam survei harus dilakukan secara jujur, lengkap, dan cermat. Ia mengingatkan agar setiap ASN memahami bahwa hasil survei ini akan menjadi tolak ukur keberhasilan reformasi birokrasi di Kalbar.
“Kalau survei ini diisi asal-asalan, sama saja kita tidak serius dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih. Saya minta ASN mengisinya dengan penuh tanggung jawab,” tegasnya.
Norsan menambahkan, hasil dari SPI akan menjadi bahan evaluasi penting bagi Pemprov Kalbar dalam memperbaiki tata kelola pemerintahan serta memperkuat langkah-langkah pencegahan praktik korupsi di berbagai sektor.
“Integritas bukan hanya slogan. Dengan SPI ini, KPK bisa menilai sejauh mana komitmen kita melawan korupsi. Saya ingin Kalbar menjadi provinsi yang serius, transparan, dan benar-benar berkomitmen dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih,” katanya.
Lebih lanjut, Norsan berharap partisipasi penuh ASN dalam survei ini dapat memperkuat kepercayaan publik terhadap Pemprov Kalbar sekaligus mendorong terciptanya birokrasi yang profesional dan berintegritas tinggi.
“Dengan kerja sama dan komitmen bersama, saya yakin kita bisa mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bebas dari korupsi dan benar-benar berpihak pada kepentingan masyarakat,” pungkasnya.[SK]