Pemkot Pontianak Pacu Kesiapan Pembangunan SPALD-T, Dua Lokasi IPAL Segera Digarap

Review Mission Kegiatan Citywide Inclusive Sanitation Project di Aula Bapperida Kota Pontianak.SUARANUSANTARA/SK

Pontianak, Kalbar (Suara Nusantara) – Pemerintah Kota Pontianak terus mempercepat pemenuhan readiness criteria pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T) sebagai bagian dari upaya mewujudkan sanitasi aman di seluruh wilayah kota.

Dua titik pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) telah ditetapkan, masing-masing di kawasan Nipah Kuning dan Martapura. Pemkot sudah memperpanjang perjanjian kerja sama dengan Pelindo untuk akses jalan menuju Nipah Kuning, serta tengah menyelesaikan pembebasan lahan di Martapura.

“Seluruh perangkat daerah diminta bersinergi dan berkoordinasi agar Agreed Action Plan terlaksana sesuai jadwal yang disepakati,” ujar Plh Kepala Bapperida Pontianak, Syamsul Akbar, saat membacakan sambutan Wali Kota Pontianak dalam Review Mission Kegiatan Citywide Inclusive Sanitation Project (CISP) ADB Loan 4434-INO di Aula Bapperida, Kamis (14/8/2025).

Proyek SPALD-T ini diharapkan mampu meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas air baku PDAM Tirta Khatulistiwa. Mengacu pada target 100% akses sanitasi aman di Kota Pontianak, program ini direncanakan melayani 35% populasi melalui sistem terpusat, sementara 65% sisanya melalui pengelolaan air limbah setempat.

Kasubdit Pengelolaan Pinjaman dan Hibah Luar Negeri Direktorat SSPI Cipta Karya, Meytri Wilda Ayuantari, mengatakan review mission kali ini menindaklanjuti rencana aksi yang telah disepakati pada Juni lalu. Ia berharap proses pemenuhan readiness criteria dapat segera rampung sehingga pelaksanaan proyek berjalan sesuai rencana.

“Kami mengapresiasi langkah Pemkot Pontianak. Harapan kami, penggunaan lahan Pelindo dapat diarahkan menjadi hibah agar tidak perlu perpanjangan kerja sama setiap tahun,” ujarnya.

Menurut Meytri, paket fisik CISP Pontianak sudah masuk tahap lelang. Jika tidak ada kendala, mobilisasi penyedia jasa bisa dimulai akhir tahun ini. Meski begitu, pihaknya menilai masih ada waktu hingga Desember untuk memitigasi potensi hambatan di lapangan.

Pihaknya juga menekankan pentingnya penyesuaian muatan lokal dalam kampanye publik dan penyesuaian teknis pembangunan agar sesuai karakteristik kota. “Setidaknya kita dapat mengidentifikasi dan menyepakati hal-hal yang perlu diperhatikan,” tegasnya.[SK]