Kubu Raya, Kalbar (Suara Nusantara) – Menghadapi musim kemarau yang mulai melanda, Pemerintah Kabupaten Kubu Raya terus mengintensifkan langkah-langkah pengendalian kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Bupati Kubu Raya, Sujiwo, menekankan pentingnya kesiapsiagaan seluruh elemen masyarakat, mengingat lebih dari 70 persen wilayah Kubu Raya merupakan kawasan gambut yang sangat rentan terbakar.
Proses pemadaman kebakaran hutan dan lahan di Kubu Raya yang dilakukan petugas BP.SUARANUSANTARA/SK
“Kabupaten Kubu Raya menjadi salah satu daerah dengan potensi karhutla yang sangat tinggi ketika kemarau panjang, terutama karena lebih dari 70 persen wilayah kita adalah lahan gambut,” ujar Sujiwo dalam sebuah pernyataan resmi.
Ia menegaskan bahwa penanggulangan karhutla bukan hanya menjadi tanggung jawab TNI dan Polri, melainkan merupakan kewajiban bersama, khususnya pemerintah daerah. Menurutnya, tidak semestinya pemerintah daerah hanya bergantung pada aparat keamanan.
“Kadang kita dihadapkan pada situasi sulit, hingga berharap pertolongan Tuhan karena lokasi kebakaran sulit dijangkau. Namun itu bukan alasan untuk lepas tangan. Pemerintah daerah harus hadir dan bertindak nyata,” tegas Sujiwo.
Menindaklanjuti hal itu, Bupati Sujiwo telah meminta Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kubu Raya untuk segera melakukan inventarisasi menyeluruh terhadap seluruh peralatan dan perlengkapan pemadam kebakaran. Hal ini guna memastikan kesiapan operasional saat situasi darurat terjadi.
“Jangan sampai saat dibutuhkan, peralatan kita tidak berfungsi. Pihak swasta memang banyak membantu, tapi pemerintah harus tetap menjadi penanggung jawab utama.”
Selain itu, Pemkab Kubu Raya juga merancang langkah strategis melalui pengalokasian dana di tingkat kecamatan guna mendukung aksi pencegahan dan penanganan dini karhutla. Dana tersebut nantinya dapat digunakan secara langsung oleh camat dan unsur terkait di lapangan tanpa perlu menunggu instruksi lebih lanjut.
“Mulai tahun ini, kami akan alokasikan anggaran di tingkat kecamatan. Jangan sampai camat dan Danramil ingin bergerak, tapi terkendala anggaran. Ini harus segera kita ubah,” ungkap Sujiwo.
Di akhir pernyataannya, Sujiwo menekankan pentingnya sinergi lintas sektor—mulai dari pemerintah, TNI-Polri, hingga desa dan masyarakat—dalam menangani karhutla secara cepat, tepat, dan terkoordinasi.
“Penanganan karhutla tidak bisa satu pihak saja. Semua harus bergerak bersama dan solid.”
Langkah-langkah konkret yang ditempuh Pemkab Kubu Raya ini diharapkan mampu memperkuat upaya pencegahan dan pengendalian karhutla, serta meminimalkan dampak buruk yang bisa ditimbulkan terhadap lingkungan dan kesehatan masyarakat.[SK]
.jpeg)
.JPG)
