Wagub Kalbar Desak Pertamina Tinjau Regulasi Pengecer BBM: “Mereka Bukan Penjahat, Mereka Pejuang Hidup”

 

Krisantus Kurniawan, Wakil Gubernur Kalimantan Barat.SUARANUSANTARA/SK

Pontianak, Kalbar (Suara Nusantara) – Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Krisantus Kurniawan, mendesak Pertamina untuk meninjau kembali regulasi perizinan terhadap usaha kios pengecer Bahan Bakar Minyak (BBM), menyusul maraknya penindakan terhadap masyarakat kecil yang membeli BBM dalam jumlah terbatas.

Pernyataan itu ia sampaikan kepada awak media pada Minggu (14/4/2025), sebagai bentuk keprihatinan terhadap nasib para pengecer BBM tradisional yang dianggapnya sedang berjuang mempertahankan hidup.

“Saya prihatin dengan kejadian akhir-akhir ini. Orang beli 1 jerigen, 2 jerigen, ditangkap. Ya, ditangkap itu wajar, karena melanggar peraturan perundang-undangan. Tapi demikian, Pertamina juga harus membuat regulasi yang berpihak,” tegas Krisantus.

Krisantus menilai para pengecer bukanlah pemain besar dalam bisnis energi, melainkan rakyat kecil yang justru berperan penting dalam membantu distribusi BBM ke pelosok desa yang belum terjangkau SPBU.

“Mereka tidak mencari kekayaan. Mereka hanya sekadar mencari sesuap nasi. Bahkan mereka berjasa karena mampu mendistribusikan BBM sampai ke kampung-kampung yang jauh dari SPBU,” ujar politisi Partai Golkar ini.

Menurutnya, jika Pertamina tetap bersikeras memperketat regulasi, maka harus dibarengi dengan tanggung jawab membangun fasilitas distribusi hingga ke wilayah-wilayah terpencil.

“Kalau Pertamina ketat seperti sekarang, oke, silakan. Tapi tolong dong, dirikan SPBU sampai ke kampung-kampung. Mampu enggak? Enggak kan?” sindir Krisantus dengan nada kritis.

Ia pun berharap ada kebijakan adaptif dan humanis yang bisa diambil oleh Pertamina, terutama menyangkut perizinan usaha pengecer kecil, agar distribusi BBM tetap merata dan masyarakat tidak semakin kesulitan mengakses bahan bakar.

“Regulasinya harus ditinjau ulang. Jangan sampai rakyat kecil yang paling merasakan dampaknya. Ini bukan hanya soal bisnis, tapi soal akses dan keadilan,” pungkasnya.[SK]