Efisiensi Anggaran 2025, Pemkot Pontianak Pangkas Perjalanan Dinas dan Acara Seremonial

 

Penjabat Walikota Pontianak, Edi Suryanto disalah satu kegiatan.SUARANUSANTARA/SK

Pontianak, Kalbar (Suara Nusantara) – Dalam upaya meningkatkan efisiensi belanja negara, Presiden RI Prabowo Subianto menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 yang menekankan pembatasan pengeluaran tidak mendesak dalam APBN dan APBD 2025. Menindaklanjuti arahan tersebut, Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak mulai menerapkan kebijakan pemangkasan perjalanan dinas dan acara seremonial.

Penjabat (Pj) Wali Kota Pontianak, Edi Suryanto, menegaskan bahwa kebijakan ini bertujuan untuk memastikan anggaran dialokasikan pada program-program yang lebih berdampak bagi masyarakat.

"Kita sudah memangkas perjalanan dinas dan mengurangi acara seremonial agar anggaran lebih fokus pada kebutuhan yang lebih penting," ujar Edi Suryanto, Kamis (13/2/2025).

Salah satu program utama yang mendapatkan alokasi anggaran dari efisiensi ini adalah Makan Bergizi Gratis (MBG) bagi sekitar 125 ribu murid TK, SD, dan SMP di Kota Pontianak. Program ini diharapkan dapat meningkatkan asupan gizi anak-anak sekolah serta mendukung pertumbuhan dan prestasi mereka.

"Penunjang program ini membutuhkan dana yang tidak sedikit, dan kami juga berharap ada dukungan dari pemerintah provinsi untuk tingkat SMA," jelasnya.

Selain itu, Pemkot Pontianak juga mengarahkan anggaran pada sejumlah prioritas lain seperti penanggulangan kemiskinan, pengangguran, pengendalian inflasi, serta penanganan stunting.

Untuk memastikan kebijakan ini berjalan efektif, anggaran perjalanan dinas akan diperketat. Setiap pengajuan perjalanan dinas harus mendapatkan persetujuan langsung dari Wali Kota.

"Saya telah meminta Badan Keuangan dan Aset Daerah untuk menyusun skala prioritas. Jika perjalanan dinas tidak terlalu penting, cukup satu atau dua orang yang diizinkan berangkat," tegasnya.

Dengan kebijakan ini, Pemkot Pontianak berharap efisiensi anggaran dapat memberikan dampak nyata bagi masyarakat, memastikan setiap rupiah yang dikeluarkan benar-benar bermanfaat untuk pembangunan dan kesejahteraan warga.[SK]