![]() |
Potret PJ Gubernur Kalbar, Harisson.SUARANUSANTARA/SK |
Penjabat (Pj) Gubernur Kalbar, Harisson, menegaskan bahwa sistem PDSS sepenuhnya dikelola oleh panitia Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru (SNPMB) di sekolah masing-masing tanpa keterlibatan Dinas Pendidikan Provinsi.
“Sistem atau aplikasi PDSS ini langsung dari panitia SNPMB ke sekolah-sekolah. Jadi Dinas Pendidikan Provinsi tidak tahu sudah sampai di mana progres entri data dan finalisasi pada aplikasi PDSS yang dilakukan oleh sekolah,” ujar Harisson, Jumat (8/2/2025).
Parahnya, banyak sekolah yang mengalami keterlambatan tidak melaporkan permasalahan ini ke Dinas Pendidikan karena merasa itu adalah kelalaian mereka sendiri.
“Sekolah tidak lapor ke Dinas Pendidikan kalau entri data dan finalisasi mereka di PDSS terlambat karena mereka tahu ini kelalaian mereka, jadi mereka takut melapor,” jelas Harisson.
Masalah ini mencuat setelah siswa SMAN 1 Mempawah memprotes data mereka yang belum terinput di PDSS. Menanggapi keluhan tersebut, Harisson langsung mengambil langkah cepat dengan mengirim Kepala Dinas Pendidikan, Kepala Sekolah, dan operator sekolah ke Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) untuk meminta kebijakan khusus.
“Dari sanalah kita tahu ternyata di Kalbar ada 90 sekolah (10 persen dari total 893 sekolah) yang belum menyelesaikan entri data dan finalisasi di PDSS,” ungkapnya.
Tidak hanya di Kalbar, permasalahan serupa juga terjadi di berbagai daerah di Indonesia. Secara nasional, dari 48.946 sekolah (SMA/SMK/MA negeri dan swasta), baru 21.003 sekolah (42 persen) yang telah menyelesaikan entri data hingga finalisasi nilai di PDSS.
Namun, ada perkembangan positif terkait SMAN 1 Mempawah. Harisson mengungkapkan bahwa awalnya hanya 106 siswa yang telah difinalisasi, tetapi setelah upaya negosiasi dengan Kemendikbudristek, ada tambahan 7 siswa yang datanya berhasil diperbaiki.
“Alhamdulillah, 113 siswa eligible SMAN 1 Mempawah seluruhnya dapat mengikuti SNBP, setelah sebelumnya 7 siswa terancam gagal akibat data yang belum lengkap,” jelasnya.
Dinas Pendidikan Kalbar saat ini masih menunggu kebijakan lebih lanjut dari Kemendikbudristek atau panitia SNPMB terkait sekolah-sekolah lain yang mengalami kendala serupa.
“Karena masalah PDSS ini sudah menjadi perhatian nasional, saya berharap sekolah-sekolah lain juga diberikan perpanjangan waktu untuk menyelesaikan entri data dan finalisasi, sehingga seluruh siswa eligible bisa mengikuti SNBP,” pungkas Harisson.[SK]