Pontianak, Kalbar (Suara Nusantara) – Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Kalimantan Barat menggelar media briefing di Sekretariat Walhi Kalbar, Rabu (4/12/2024), untuk membahas dampak aktivitas salah satu perusahaan hutan tanaman industri yang dinilai merugikan masyarakat adat dan lingkungan.
Dalam diskusi tersebut, Direktur Walhi Kalbar, Hendrikus Adam, mengkritik keras pembukaan lahan masif yang dilakukan oleh PT Mayawana Persada. Menurutnya, aktivitas perusahaan ini mengabaikan hak-hak masyarakat adat dan menimbulkan dampak lingkungan serius, termasuk banjir yang baru-baru ini melanda Desa Kualan Hilir dan Desa Sekucin Kualan di Kecamatan Simpang Hulu.
“PT Mayawana Persada membuka lahan secara masif tanpa memikirkan dampak buruknya bagi masyarakat dan lingkungan. Akibatnya, wilayah masyarakat adat dan ekosistem yang seharusnya dilindungi menjadi rusak,” tegas Adam.
Banjir dan Konflik Orangutan
Banjir selama seminggu di wilayah Dusun Sabar Bubu, Dusun Lelayang, dan Dusun Selimbung, yang meliputi Kabupaten Ketapang dan Kabupaten Kayong Utara, menjadi salah satu bukti nyata dampak buruk aktivitas perusahaan. Walhi menduga banjir ini tidak hanya disebabkan oleh intensitas hujan tinggi, tetapi juga oleh deforestasi besar-besaran.
Selain itu, Adam menyoroti dampak terhadap habitat orangutan. Pembukaan lahan memaksa orangutan bermigrasi ke permukiman penduduk, sehingga konflik antara manusia dan satwa liar semakin sering terjadi.
Perusahaan Abaikan Surat Penghentian Aktivitas
Alfian, salah satu anggota Walhi, mengungkapkan bahwa aktivitas pembukaan lahan terus berlanjut meski telah ada surat penghentian.
“Sekitar tanggal 20-an, mereka masih beraktivitas meskipun sudah ada surat untuk menghentikan kegiatan. PT Mayawana Persada tampak tidak peduli terhadap berbagai kritik yang disampaikan,” ujar Alfian.
Upaya Walhi Melindungi Masyarakat dan Lingkungan
Walhi Kalimantan Barat menyatakan komitmennya untuk terus memperjuangkan hak-hak masyarakat adat dan melindungi ekosistem yang terancam. Diskusi ini juga bertujuan mengajak media untuk lebih memahami isu lingkungan ini dan turut menyuarakan perjuangan menyelamatkan lahan adat serta ekosistem yang rusak akibat aktivitas perusahaan.
Dengan terus melibatkan berbagai pihak, Walhi berharap ada langkah konkret untuk menghentikan aktivitas pembukaan lahan oleh perusahaan tersebut dan mengembalikan hak masyarakat adat atas wilayah mereka.[SK]
