 |
Pontianak, Kalbar (Suara Nusantara) – Penjabat (Pj) Gubernur Kalimantan Barat, Harisson, menargetkan angka kemiskinan ekstrem di Kalimantan Barat mencapai 0 persen pada akhir tahun 2024. Saat ini, tingkat kemiskinan ekstrem di provinsi tersebut telah turun menjadi 0,57 persen, menunjukkan progres signifikan.
“Penanganan kemiskinan ekstrem membutuhkan keterlibatan berbagai pihak, termasuk pemerintah, akademisi, masyarakat, swasta, hingga media. Sinergi adalah kunci untuk menyelesaikan permasalahan ini,” ungkap Harisson saat menghadiri Penandatanganan Berita Acara Serah Terima (BAST) bersama Pj Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Kalbar, Windy Prihastari Harisson, di Ruang Praja I Kantor Gubernur Kalbar, Senin (2/12/2024).
Kolaborasi Pemerintah dan PKK
Dalam acara tersebut, Harisson mengapresiasi langkah TP PKK Kalbar yang berinisiatif berkolaborasi dengan pemerintah dalam program pengentasan kemiskinan ekstrem. Penandatanganan MoU antara PKK dan sejumlah stakeholder, seperti Bappeda, Dinas Sosial, dan Dinas Perumahan dan Pemukiman (Perkim), diharapkan menjadi tonggak baru dalam upaya ini.
“Melalui program-program internal PKK, didukung oleh kolaborasi lintas sektor, kita optimistis dapat menyelesaikan permasalahan kemiskinan ekstrem di Kalimantan Barat,” tambah Harisson.
Komitmen TP PKK Kalbar
Pj Ketua Tim Penggerak PKK Kalbar, Windy Prihastari Harisson, menegaskan komitmen organisasinya dalam mendukung upaya pemerintah, termasuk menangani isu nasional seperti stunting, kemiskinan ekstrem, dan pengendalian inflasi.
“MoU ini merupakan langkah konkret kami dalam menjalankan peran sesuai dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2024 tentang New Posyandu, yang tidak hanya mencakup kesehatan, tetapi juga aspek sosial, perumahan rakyat, pendidikan, dan keamanan masyarakat,” jelas Windy.
Menurutnya, data yang dimiliki saat ini menjadi dasar untuk melaksanakan langkah-langkah strategis dalam mendukung pengentasan kemiskinan. “Kerjasama ini adalah wujud nyata dedikasi kami untuk kesejahteraan masyarakat Kalbar,” tutupnya.
Babak Baru Pengentasan Kemiskinan
Penandatanganan MoU ini menandai babak baru dalam upaya pengentasan kemiskinan ekstrem di Kalimantan Barat. Kolaborasi antara pemerintah, TP PKK, dan berbagai stakeholder menjadi bukti komitmen bersama untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat dan mencapai target kemiskinan ekstrem 0 persen pada 2024.
Langkah ini diharapkan menjadi inspirasi dan model bagi daerah lain dalam menyelesaikan tantangan kemiskinan melalui sinergi yang inklusif.[SK]
