 |
| Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat, Mohammad Bari saat berfoto bersama dengan PLN Kalbar di Pontianak, Kamis (12/12/2024)./Suara Kalbar |
Pontianak, Kalbar (Suara Nusantara) – Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat menegaskan komitmennya untuk bersinergi dengan berbagai pihak, termasuk PLN, guna memastikan seluruh desa di wilayah Kalimantan Barat teraliri listrik. Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Kalbar, Mohammad Bari, menyampaikan hal ini dalam kegiatan Multi Stakeholder Forum 2024 PLN Group yang bertemakan Transformasi PLN untuk Energi Baru Terbarukan Kalimantan Barat. Acara tersebut digelar di Hotel Aston Pontianak pada Kamis (12/12/2024).
“Kami siap bersinergi dalam menyediakan sarana dan prasarana untuk mendukung jaringan listrik di desa-desa yang belum teraliri. Ini sejalan dengan program Kalbar Bebas Gelap,” ujar Mohammad Bari.
Bari menambahkan bahwa upaya ini juga merupakan bagian dari percepatan transisi energi menuju target Net Zero Emission (NZE) atau nol emisi karbon. Kalimantan Barat memiliki potensi besar dalam pengembangan energi terbarukan, yang menjadi kunci keberhasilan transisi energi tersebut.
Provinsi Kalimantan Barat telah mencatat capaian penting dalam pengembangan energi baru terbarukan (EBT). Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2021, Kalbar menargetkan bauran energi terbarukan sebesar 32,2% pada 2025. Hingga 2022, capaian tersebut telah mencapai 31,1%.
Namun, tantangan masih ada, terutama dalam elektrifikasi desa-desa terpencil. General Manager PLN UID Kalbar, Joyce Lanny Wantania, mengungkapkan bahwa rasio elektrifikasi di Kalbar saat ini telah mencapai 94,3%, dengan daya pembangkit sebesar 616,7 megawatt, melampaui beban puncak sebesar 527 megawatt.
“Meski kondisinya cukup baik, masih ada 367 desa dari total 2.145 desa yang belum teraliri listrik sepenuhnya. Ini menjadi pekerjaan rumah besar bagi PLN dan membutuhkan dukungan semua pihak untuk percepatan,” kata Joyce.
Kolaborasi lintas sektor menjadi kunci dalam mewujudkan infrastruktur energi yang berkelanjutan. Mohammad Bari menekankan pentingnya kebijakan dan program terintegrasi agar pembangunan energi terbarukan berjalan efektif.
“Kolaborasi ini bukan hanya tanggung jawab PLN atau pemerintah, melainkan memerlukan partisipasi semua pihak,” tegas Bari.
Di akhir sambutannya, Bari memberikan apresiasi atas kerja keras PLN dalam mengeksplorasi potensi energi terbarukan di Kalimantan Barat, yang telah memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kualitas hidup masyarakat.
Sebagai bagian dari agenda forum, PLN menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan PT. Fajar Saudara Kusuma, PT. Gree Energy, dan PLN Nusa Daya. MoU ini disaksikan langsung oleh Pj Sekda Kalbar, sebagai langkah strategis untuk mendukung pengembangan energi terbarukan di Kalimantan Barat.
Transformasi PLN dan dukungan Pemprov Kalbar menjadi sinyal kuat untuk masa depan energi bersih, andal, dan merata di Kalimantan Barat.[SK]
