Krisantus Dorong Pelaku UMKM Kalbar Urus Legalitas Usaha, Buka Akses Pembiayaan dan Pasar Lebih Luas

Sebarkan:

Krisantus Dorong Pelaku UMKM Kalbar Urus Legalitas Usaha, Buka Akses Pembiayaan dan Pasar Lebih Luas. SUARANUSANTARA/SK
Ketapang, Kalbar (Suara Nusantara) – Wakil Gubernur Kalimantan Barat Krisantus Kurniawan mendorong para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) untuk melengkapi legalitas serta sertifikasi usaha guna memperkuat perlindungan dan memperluas akses pasar. Legalitas dinilai menjadi modal penting agar usaha mikro semakin berkembang, memiliki daya saing, serta mampu menjangkau peluang pembiayaan dan pemasaran yang lebih luas.

Hal tersebut disampaikannya saat menghadiri Festival Kemudahan dan Pelindungan Usaha Mikro bertema “Penguatan Pengusaha Mikro melalui Legalitas, Pelindungan, dan Perluasan Akses Pasar” di Borneo Emerald Hotel Ketapang, Jumat (20/11/2026).

Kegiatan yang diselenggarakan Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) RI tersebut turut dihadiri Menteri UMKM RI Maman Abdurrahman, Bupati Ketapang beserta jajaran, Deputi Bidang Usaha Mikro Kementerian UMKM RI, perwakilan kementerian dan lembaga, perbankan, mitra strategis, serta para pelaku UMKM Kabupaten Ketapang.

Festival ini menjadi salah satu upaya pemerintah memperkuat ekosistem kemudahan dan perlindungan usaha mikro sekaligus meningkatkan sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan mitra strategis agar pelaku usaha semakin mudah memperoleh legalitas, perlindungan, dan akses pengembangan usaha.

Dalam sambutannya, Krisantus mengapresiasi penyelenggaraan festival tersebut di Kabupaten Ketapang. Menurutnya, kehadiran layanan perizinan dan sertifikasi secara langsung di tengah masyarakat sangat membantu pelaku usaha mikro yang selama ini masih menghadapi kendala dalam mengurus dokumen legalitas.

“Atas nama Pemerintah Provinsi dan masyarakat Kalimantan Barat, saya mengucapkan selamat datang kepada Bapak Menteri. Terima kasih karena festival ini hadir di Ketapang untuk membantu para pengusaha mikro mengurus perizinan dan sertifikasi. Melalui festival ini, layanan dihadirkan langsung di tengah masyarakat sehingga sangat membantu para pelaku UMKM,” ujar Krisantus.

Ia menegaskan, legalitas usaha tidak boleh dipandang sebagai formalitas semata. Kepemilikan dokumen usaha berkaitan erat dengan kemudahan memperoleh pembiayaan, memperluas pemasaran, hingga memberikan perlindungan terhadap merek dan keberlangsungan usaha.

Krisantus mencontohkan, banyak pelaku usaha mikro di lingkungan masyarakat yang telah menjalankan usaha selama bertahun-tahun, tetapi belum memiliki dokumen legalitas.

“Pengusaha mikro ada di sekitar kita. Warung di depan rumah, penjual amplang, perajin, hingga pedagang di pasar. Banyak yang sudah lama menjalankan usaha, tetapi belum memiliki dokumen legalitas. Tanpa legalitas, mereka lebih sulit mengakses pembiayaan dan pasar. Merek usaha juga rawan ditiru sehingga keberlangsungan usaha perlu mendapat perlindungan,” ungkapnya.

Karena itu, ia meminta pemerintah daerah memperkuat sinergi untuk mempermudah pengurusan legalitas usaha hingga menjangkau masyarakat di tingkat kecamatan dan desa. Salah satu langkah awal yang perlu dimiliki pelaku usaha adalah Nomor Induk Berusaha (NIB), kemudian dilanjutkan dengan sertifikasi halal dan perizinan lainnya sesuai kebutuhan.

“Permudah legalitas usaha. Nomor Induk Berusaha (NIB) merupakan langkah awal yang perlu dimiliki pelaku usaha. Selanjutnya, pelaku usaha dapat mengurus sertifikasi halal dan perizinan lain sesuai kebutuhan. Saya mengajak dinas terkait, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten, untuk mendekatkan layanan hingga kecamatan dan desa. Pengurusannya harus mudah, cepat, dan tentu tanpa pungutan liar,” tegasnya.

Selain legalitas, Krisantus menyoroti pentingnya perlindungan sosial dan keberlangsungan usaha. Menurutnya, pelaku usaha mikro yang sebagian besar menjalankan bisnis secara mandiri membutuhkan perlindungan agar usaha dan penghasilan keluarga tetap terjaga ketika menghadapi sakit maupun musibah.

Untuk itu, akses terhadap jaminan kesehatan, jaminan sosial ketenagakerjaan, asuransi usaha, dan penjaminan kredit perlu diperluas. Perlindungan juga harus mencakup pendaftaran merek serta pembangunan kemitraan yang adil antara pelaku usaha mikro dan perusahaan besar.

Ia juga mengingatkan bahwa legalitas dan perlindungan harus diikuti dengan perluasan akses pasar. Sebab, dokumen usaha akan memberikan manfaat lebih besar apabila produk yang dihasilkan mampu menembus pasar dan meningkatkan pendapatan pelaku usaha.

“Legalitas dan pelindungan akan terasa manfaatnya jika produk dapat terjual. Pelaku usaha mikro dapat memanfaatkan KUR dan pembiayaan lainnya untuk mengembangkan usaha, serta menawarkan produk melalui pasar daring, toko modern, maupun pengadaan pemerintah. Saya juga mengajak perangkat daerah untuk mengutamakan produk usaha mikro setempat dalam belanja pemerintah sesuai kebutuhan,” pintanya.

Dalam kesempatan itu, Krisantus turut menekankan pentingnya pendataan UMKM secara akurat sebagai dasar penyusunan program pemerintah dan penyaluran bantuan agar tepat sasaran.

Ia menyebutkan, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat telah menandatangani komitmen bersama Kementerian UMKM untuk mendukung program Sapa UMKM. Karena itu, pemerintah kabupaten dan kota diminta menuntaskan pendataan pelaku usaha mikro di wilayah masing-masing.

“Saya mengajak pemerintah kabupaten dan kota untuk menuntaskan pendataan agar program dan bantuan dapat menjangkau pengusaha mikro yang tepat sasaran,” pesannya.

Kepada pelaku usaha yang menerima sertifikat dalam festival tersebut, Krisantus berpesan agar dokumen yang diperoleh tidak sekadar disimpan, tetapi benar-benar dimanfaatkan untuk meningkatkan kepercayaan konsumen dan memperluas peluang pemasaran.

“Bagi Bapak dan Ibu pelaku usaha yang telah menerima sertifikat, jangan hanya disimpan. Cantumkan pada kemasan produk, gunakan saat mengajukan pembiayaan, dan manfaatkan untuk menawarkan produk ke pasar yang lebih luas. Gunakan juga layanan konsultasi di festival ini dan ajak rekan usaha yang belum memiliki NIB untuk ikut mengurusnya,” pesannya.

Sementara itu, Menteri UMKM RI Maman Abdurrahman menjelaskan bahwa Festival Kemudahan dan Pelindungan Usaha Mikro diselenggarakan untuk memberikan pelayanan langsung kepada pelaku usaha mikro dan kecil yang masih menghadapi kendala dalam memenuhi formalitas usaha.

Menurut Maman, salah satu persoalan yang banyak dihadapi pelaku usaha adalah belum memiliki NIB. Padahal, dokumen tersebut kerap menjadi persyaratan ketika pelaku usaha ingin memasok produk kepada perusahaan swasta maupun menjalin kemitraan dengan berbagai pihak.

“Kita membuat kegiatan ini dalam rangka memberikan pelayanan terhadap satu isu utama, yaitu masih banyaknya pengusaha mikro dan kecil di Tanah Air yang terkendala urusan formalitas usaha,” terang Maman.

Ia menegaskan, pemerintah ingin membantu para pelaku usaha memperoleh status legal sehingga memiliki kesempatan lebih besar untuk mengembangkan bisnis dan meningkatkan daya saing.

“Melalui program dan festival ini, kita ingin membantu para pelaku usaha agar memiliki status usaha secara legal,” jelasnya.

Maman juga meluruskan anggapan di masyarakat yang mengaitkan pengurusan NIB dengan kewajiban perpajakan. Ia menegaskan bahwa NIB merupakan identitas legal usaha yang dapat membuka peluang lebih luas bagi pelaku UMKM untuk meningkatkan daya saing dan mengembangkan bisnis.

“Mengurus NIB tidak ada hubungannya dengan urusan pajak. NIB justru menjadi salah satu syarat agar usaha bisa berdaya saing dan lebih mudah masuk ke berbagai peluang pasar,” tegasnya.

Melalui festival tersebut, pemerintah berharap semakin banyak pelaku usaha mikro di Kalimantan Barat yang memiliki legalitas lengkap, memperoleh perlindungan usaha, serta mampu meningkatkan kualitas dan daya saing produk untuk menembus pasar yang lebih luas. [SK]

Sebarkan:
Komentar

Berita Terkini