Delapan WNA Perempuan Asal Malaysia Mengaku Disekap di Pontianak, Dijanjikan Gaji 20 Ribu Ringgit

Sebarkan:

Delapan WNA Malaysia yang sempat diamankan oleh Imgrasi Pontianak atas dugaan keterlibatan Scamming dan Overstay. Senin (16/11/2026). SUARANUSANTARA/SK
Pontianak, Kalbar (Suara Nusantara) – Delapan warga negara asing (WNA) perempuan asal Malaysia yang tersandung kasus dugaan penipuan daring atau scamming dan pelanggaran keimigrasian di Pontianak mengaku mengalami perlakuan tidak menyenangkan setelah tiba di Indonesia. Mereka mengaku dijanjikan pekerjaan dengan gaji mencapai 20 ribu ringgit Malaysia, tetapi justru diduga mengalami penyekapan dan kehilangan sejumlah barang pribadi.

Pengakuan tersebut disampaikan melalui kuasa hukum mereka dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Humanity Women Children Indonesia (HWCI), Eka Nurhayati Ishak, setelah melakukan wawancara dan pendampingan terhadap delapan perempuan tersebut.

Eka mengungkapkan, berdasarkan keterangan para kliennya, mereka awalnya datang ke Kota Pontianak karena mendapat tawaran pekerjaan dari seseorang dengan iming-iming gaji yang cukup besar.

Namun, setelah tiba di Pontianak, mereka mengaku tidak diperbolehkan meninggalkan ruangan tempat mereka ditempatkan. Bahkan, mereka disebut harus bekerja selama 24 jam untuk menjalankan aktivitas penipuan daring dengan menyamar sebagai customer service.

“Awalnya mereka datang ke Indonesia, khususnya Kota Pontianak, karena diajak seseorang dengan janji akan dipekerjakan dengan gaji kurang lebih 20 ribu ringgit. Namun, setelah sampai di sini, mereka justru disekap dan dimasukkan ke dalam ruangan serta tidak diperbolehkan keluar,” ungkap Eka, Senin (16/11/2026).

Menurut Eka, pengakuan tersebut perlu mendapat perhatian serius dan ditelusuri lebih lanjut oleh aparat penegak hukum. Ia menilai terdapat indikasi dugaan eksploitasi yang perlu didalami, termasuk kemungkinan adanya tindak pidana perdagangan orang (TPPO).

Selain dugaan penyekapan, pihak kuasa hukum juga mempertanyakan keberadaan barang-barang pribadi milik delapan WNA tersebut.

Eka menyebutkan, sebagian kliennya mengaku hanya masih memiliki kartu identitas, sedangkan dompet dan tas pribadi mereka tidak diketahui keberadaannya.

“Kami mempertanyakan barang-barang pribadi mereka. Sebagian klien kami mengaku tidak lagi memiliki dompet maupun tas. Ini juga menjadi hal yang perlu kami pertanyakan kepada pihak terkait, apakah barang-barang tersebut diamankan sebagai barang bukti atau bagaimana keberadaannya,” ujarnya.

Ia berharap pihak terkait dapat memberikan penjelasan mengenai status dan keberadaan barang-barang tersebut agar tidak menimbulkan ketidakjelasan selama proses hukum berlangsung.

Lebih lanjut, Eka mengatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan Konsulat Malaysia di Pontianak untuk memverifikasi identitas delapan perempuan yang didampingi. Berdasarkan hasil koordinasi tersebut, identitas mereka telah dikonfirmasi sebagai warga negara Malaysia.

Eka menegaskan, LBH HWCI akan terus memberikan pendampingan hukum kepada kedelapan WNA tersebut, termasuk memastikan hak-hak mereka tetap terpenuhi selama menjalani proses hukum di Indonesia.

“ Kami melakukan pendampingan ini dengan tulus dan ikhlas. Tidak ada kompensasi maupun permintaan uang. Yang kami perjuangkan adalah sisi kemanusiaannya dan memastikan mereka mendapatkan kepastian hukum,” tegasnya.

Ia berharap kepolisian dan pihak Imigrasi dapat menindaklanjuti berbagai keterangan yang disampaikan para kliennya, terutama terkait dugaan penyekapan, eksploitasi, kemungkinan TPPO, serta keberadaan barang-barang pribadi yang hingga kini masih dipertanyakan.

Sebelumnya, sebanyak 31 WNA, termasuk delapan perempuan asal Malaysia tersebut, diamankan dari sebuah hotel di Kota Pontianak pada 8 September 2026. Mereka diamankan atas dugaan keterlibatan dalam aktivitas penipuan daring serta pelanggaran keimigrasian berupa izin tinggal yang telah melewati batas waktu atau overstay.

Kasus ini kini menjadi perhatian karena selain dugaan keterlibatan dalam aktivitas scamming, muncul pula pengakuan dari delapan WNA perempuan mengenai dugaan penyekapan dan eksploitasi yang perlu ditelusuri lebih lanjut oleh aparat penegak hukum. [SK]

Sebarkan:
Komentar

Berita Terkini