Kubu Raya, Kalbar (Suara Nusantara) – Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Krisantus Kurniawan, S.IP., M.Si., menegaskan seluruh pihak yang terlibat dalam pelaksanaan program Peningkatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) Tahun Anggaran 2026 harus bekerja secara transparan, akuntabel, serta mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Krisantus Kurniawan. SUARANUSANTARA/SK
Penegasan tersebut disampaikan Krisantus saat membuka kegiatan penandatanganan kontrak pekerjaan program PSU Tahun Anggaran 2026 di Ballroom Hotel Alimoer, Kabupaten Kubu Raya, Senin (16/11/2026).
Menurut Krisantus, pembangunan PSU merupakan salah satu langkah strategis pemerintah dalam meningkatkan kualitas lingkungan permukiman sekaligus mendorong kesejahteraan masyarakat. Karena itu, seluruh tahapan pelaksanaan, mulai dari proses pengadaan hingga pengerjaan fisik, harus dilakukan secara profesional dan bertanggung jawab.
Dalam arahannya, ia menekankan tiga hal penting yang harus menjadi perhatian seluruh pihak, yakni pengelolaan aset PSU, kepatuhan terhadap regulasi pengadaan barang dan jasa, serta kedisiplinan dalam menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal kontrak.
Terkait pengelolaan aset, Krisantus mengingatkan adanya hasil koordinasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengenai penertiban, pendataan, dan pengelolaan PSU sebagai aset daerah.
Ia meminta jajaran dinas terkait maupun pihak penyedia memastikan seluruh aset yang dibangun tercatat dengan baik, memiliki kejelasan administrasi, serta terhindar dari potensi penyimpangan.
“Kita telah memiliki Berita Acara bersama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait penertiban, pendataan, dan pengelolaan PSU sebagai aset daerah yang harus diselamatkan dan dijaga manfaatnya untuk kepentingan publik. Saya minta seluruh jajaran dinas terkait maupun pihak penyedia memastikan tidak ada celah penyimpangan, tumpang tindih lahan, maupun ketidaksesuaian spesifikasi teknis di lapangan. Seluruh dokumen administrasi dan serah terima aset harus tertib serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum,” tegasnya.
Selain pengelolaan aset, Krisantus juga mengingatkan agar seluruh proses pengadaan barang dan jasa dilaksanakan sesuai regulasi Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).
Dua regulasi yang menjadi perhatian, yakni Peraturan LKPP Nomor 2 Tahun 2026 tentang Katalog Elektronik dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah serta Peraturan LKPP Nomor 3 Tahun 2026 tentang Pedoman Persiapan dan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia.
Menurutnya, penandatanganan kontrak bukan sekadar kegiatan administratif, melainkan bentuk komitmen dan ikatan hukum antara pemerintah dengan penyedia jasa yang wajib dilaksanakan sesuai kesepakatan.
“Seluruh pihak harus mematuhi ketentuan pengadaan, mulai dari proses e-purchasing, pelaksanaan pekerjaan, hingga pengendalian mutu sesuai regulasi LKPP,” ujarnya.
Krisantus juga memberikan perhatian khusus terhadap ketepatan waktu penyelesaian pekerjaan. Mengingat pelaksanaan program berlangsung menjelang akhir Tahun Anggaran 2026, penyedia jasa bersama Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) diminta mengawasi setiap tahapan pekerjaan secara cermat.
Ia mengingatkan bahwa keterlambatan proyek tidak hanya menghambat masyarakat dalam memperoleh manfaat pembangunan, tetapi juga berpotensi menimbulkan persoalan administrasi keuangan daerah, termasuk risiko tunda bayar pada tahun anggaran berikutnya.
Karena itu, penyedia jasa diminta segera melakukan mobilisasi tenaga kerja, material, dan peralatan sejak hari pertama setelah kontrak ditandatangani. Evaluasi terhadap perkembangan pekerjaan juga harus dilakukan secara berkala agar potensi keterlambatan dapat segera diantisipasi.
“Jangan sampai pelaksanaan pekerjaan melewati masa kontrak yang telah disepakati. Keterlambatan tidak hanya merugikan masyarakat yang menanti manfaat infrastruktur ini, tetapi juga berimplikasi terhadap administrasi keuangan daerah dan berpotensi menjadi tunda bayar pada tahun anggaran berikutnya. Selain itu, terdapat konsekuensi berupa denda keterlambatan hingga pemutusan kontrak,” pesannya.
Krisantus berharap seluruh pekerjaan program PSU di Kalimantan Barat dapat diselesaikan sesuai ketentuan, dengan memperhatikan standar kualitas, ketepatan waktu, serta manfaat pembangunan bagi masyarakat.
Ia menegaskan, keberhasilan program tersebut tidak hanya diukur dari terserapnya anggaran, tetapi juga dari kualitas infrastruktur yang dibangun dan dampak positifnya terhadap lingkungan permukiman.
“Semoga penandatanganan kontrak hari ini menghadirkan infrastruktur PSU yang berkualitas, tepat mutu, tepat waktu, dan tepat sasaran,” tutupnya. [SK]