Pontianak, Kalbar (Suara Nusantara) – Wakil Gubernur Kalimantan Barat Krisantus Kurniawan meninjau instalasi pengolahan air bersih yang disiapkan Palang Merah Indonesia (PMI) Provinsi Kalimantan Barat di kawasan Taman Makam Pahlawan (TMP) Patria Jaya, Kabupaten Kubu Raya, Selasa (22/9/2026).Wagub Kalbar Krisantus Kurniawan meninjau instalasi pengolahan air bersih yang disiapkan PMI Kalbar di kawasan TMP Patria Jaya, Kubu Raya, Selasa (22/9/2026). SUARANUSANTARA/SK
Dalam peninjauan tersebut, Krisantus didampingi jajaran Pengurus PMI Provinsi Kalimantan Barat dan Pimpinan Balai Wilayah Sungai Kalimantan I (BWSK I). Ia melihat langsung proses pengolahan air baku melalui sejumlah tahapan penyaringan hingga menghasilkan air yang lebih jernih untuk digunakan masyarakat.
Meski telah melalui proses pengolahan, air tersebut tetap harus dimasak terlebih dahulu sebelum dikonsumsi.
Krisantus mengapresiasi langkah PMI Kalbar yang memperluas perannya dalam membantu masyarakat. Menurutnya, PMI selama ini lebih dikenal melalui pelayanan donor dan penyediaan darah, namun kini turut mengambil bagian dalam pemenuhan kebutuhan air bersih.
“Pertama, saya mengapresiasi PMI yang sudah melakukan ekspansi. Selama ini kalau kita mendengar PMI, yang terbayang adalah urusan darah. Orang kekurangan darah, rumah sakit membutuhkan darah, pasien membutuhkan darah, semuanya menghubungi PMI,” tuturnya.
Menurut Krisantus, penyediaan air bersih tersebut merupakan bentuk inovasi PMI dalam merespons kebutuhan masyarakat, terutama ketika menghadapi kondisi darurat.
“Tetapi kali ini bukan hanya darah. PMI juga menyediakan air bersih. Ini sebuah inovasi yang luar biasa dan patut kita apresiasi,” ucapnya.
Ia menjelaskan, air baku yang telah melalui proses pengolahan kemudian ditampung dalam tangki dan dimuat ke truk untuk didistribusikan kepada masyarakat yang membutuhkan.
“Hari ini saya juga melepas air yang sudah dilakukan pengolahan. Airnya sudah jernih dan layak digunakan masyarakat, dengan catatan sebelum dikonsumsi harus dimasak terlebih dahulu,” jelasnya.
Namun, Krisantus menegaskan distribusi air bersih dalam kondisi darurat tidak dapat menjadi solusi permanen. Menurutnya, pemerintah perlu menyiapkan sistem penyediaan air bersih yang berkelanjutan untuk mengatasi persoalan air payau yang berulang di sejumlah wilayah Kalimantan Barat.
“Bencana seperti ini terjadi hampir setiap tahun. Walaupun tidak selalu separah sekarang, tetapi persoalan air payau tetap terjadi,” tegasnya.
Ia mengatakan perubahan kondisi air menjadi payau dan terasa asin tidak hanya mengganggu kebutuhan sehari-hari masyarakat, tetapi juga berpotensi berdampak terhadap berbagai peralatan rumah tangga.
“Kalau sekarang airnya terasa asin. Biasanya mungkin tidak terlalu asin seperti sekarang. Tetapi jelas berdampak kepada masyarakat, termasuk peralatan rumah tangga, mesin, pompa dan peralatan lainnya yang bisa menjadi lebih cepat rusak,” jelasnya.
Karena itu, Krisantus meminta Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kalimantan Barat segera melakukan kajian pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) regional.
Menurutnya, SPAM regional dapat menjadi salah satu solusi untuk memenuhi kebutuhan air bersih secara lintas wilayah, khususnya bagi daerah yang menghadapi persoalan air payau secara berulang.
“Kedepan saya meminta kepada Bapperida, yang tadi juga hadir, untuk segera membuat pengkajian bagaimana kita bisa memprogramkan satu SPAM regional yang dapat melayani beberapa kabupaten untuk menyediakan air bersih,” pintanya.
Ia menegaskan kajian tersebut perlu segera ditindaklanjuti agar persoalan air bersih tidak terus-menerus ditangani melalui langkah darurat setiap tahun.
“Ini harus segera kita lakukan. Tidak bisa lagi menunggu-menunggu, karena persoalan ini terjadi setiap tahun,” tegasnya.
Krisantus juga menyatakan kesiapan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat untuk berkoordinasi dengan pemerintah pusat guna mendorong dukungan pembangunan infrastruktur penyediaan air bersih.
“Saya siap mendampingi, menemui kementerian di pemerintah pusat untuk memperjuangkan persoalan yang terjadi setiap tahun ini,” terangnya.
Ia berharap kebijakan dan anggaran pemerintah tidak hanya difokuskan pada penanganan ketika krisis air terjadi, tetapi juga diarahkan pada pembangunan infrastruktur yang mampu memberikan solusi jangka panjang.
“Daripada setiap tahun kita hanya mengeluarkan anggaran untuk penanganan, kenapa kita tidak mencari solusi jangka panjang untuk penyediaan air bersih, air yang tidak payau bagi masyarakat,” tutupnya.
Peninjauan instalasi air bersih PMI tersebut sekaligus memperkuat koordinasi antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, PMI dan BWSK I dalam memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat.
Persoalan air payau yang berulang juga menjadi bahan evaluasi pemerintah untuk mendorong pembangunan SPAM regional. Dengan sistem penyediaan air yang lebih permanen dan terintegrasi, pemenuhan kebutuhan air bersih diharapkan tidak lagi hanya bergantung pada distribusi bantuan saat kondisi darurat.[SK]
