Kegiatan yang digelar di ruang pertemuan Kantor Disdikbud Kota Singkawang, Senin (21/9/2026), tersebut membahas peningkatan kualitas pendidikan sekaligus implementasi berbagai program prioritas pendidikan di Kalimantan Barat.
Kepala Disdikbud Kota Singkawang Asmadi mengatakan, pelaksanaan FGD tersebut sejalan dengan arahan Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) Kalbar. Forum tersebut menjadi ruang bersama bagi pemerintah daerah untuk menyusun strategi dan membahas program prioritas pendidikan agar peningkatan mutu dapat dilakukan secara lebih terarah.
“Kami melaksanakan kegiatan ini selaras dengan arahan Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP). Strategi yang kita lakukan bersama jajaran Dinas Pendidikan di tingkat kabupaten, kota, hingga Pemprov Kalbar adalah mendiskusikan program-program prioritas agar mutu pendidikan di Kalimantan Barat dapat terus meningkat,” ujar Asmadi.
Menurut Asmadi, peningkatan mutu pendidikan tidak dapat dilakukan secara sendiri-sendiri oleh masing-masing daerah. Diperlukan kesamaan persepsi, strategi dan metode agar upaya peningkatan kualitas pendidikan dapat memberikan dampak yang lebih merata di seluruh Kalimantan Barat.
Dalam forum tersebut, sejumlah isu pendidikan menjadi perhatian bersama, salah satunya peningkatan kemampuan literasi dan numerasi. Pemerintah daerah bersama BPMP Kalbar menargetkan seluruh kabupaten/kota mampu mencapai kategori tuntas literasi dan numerasi berdasarkan penilaian rapor pendidikan.
“Dalam forum diskusi ini, kami merumuskan langkah konkret yang harus dilakukan. Termasuk bagaimana sikap dan tahapan tindak lanjut yang wajib dilaksanakan pasca-gangguan kabut asap terhadap aktivitas belajar mengajar,” jelasnya.
Asmadi juga menyampaikan bahwa pemerintah terus berupaya menyiapkan generasi emas melalui penguatan pembelajaran berbasis kreativitas digital di sekolah. Percepatan pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan juga menjadi bagian dari program strategis, termasuk upaya menekan angka putus sekolah.
“Inilah amanah yang harus kita emban bersama. Target kita adalah meningkatkan rata-rata lama sekolah warga Kalbar. Program Wajib Belajar 13 Tahun harus tuntas dengan mengoptimalkan kemampuan dan kearifan lokal masing-masing daerah,” tambahnya.
FGD tersebut menjadi pertemuan pertama yang digelar di Kota Singkawang. Kegiatan serupa direncanakan dilaksanakan secara berkala dengan melibatkan pemerintah daerah dan pemangku kepentingan pendidikan di Kalimantan Barat.
Kepala Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) Kalbar Iwan Kurniawan mengatakan, forum tersebut menjadi wadah untuk mendiskusikan berbagai persoalan penting dalam dunia pendidikan sekaligus menyusun langkah bersama dalam menjalankan program prioritas.
“Kami bersama-sama mendiskusikan isu penting dalam pendidikan di Kalbar. Bagaimana menyukseskan program prioritas yang digali langsung dari ide-ide Dinas Pendidikan, lalu dieksekusi secara berkolaborasi baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota,” ujar Iwan.
Iwan menekankan pentingnya pelaksanaan program secara kolektif dan tidak berjalan secara parsial. Salah satu perhatian bersama adalah memitigasi risiko learning loss atau kehilangan kesempatan belajar yang dapat berdampak terhadap potensi akademis peserta didik.
Selain itu, optimalisasi program digitalisasi di sekolah juga terus didorong untuk menunjang proses pembelajaran di seluruh daerah.
“Jika semua kabupaten/kota bergerak bersama meningkatkan kualitasnya, otomatis mutu pendidikan di Kalbar akan meningkat secara signifikan,” pungkasnya.[SK]